BALIKPAPAN - Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendapatkan kompensasi dana karbon dari Bank Dunia.. Kaltim dinilai konsisten dan berkomitmen dalam menjaga dan melakukan rangkaian perbaikan lingkungan. Terutama, di dalam hal penurunan emisi gas rumah kaca dan emisi karbon.
Saat ini Gubernur Kaltim Isran Noor dengan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim sedang menghadiri Conference of Parties (COP) 27 di Egypt Mesir yang merupakan agenda tahunan konferensi iklim PBB yang berfokus pada tantangan iklim global.
"Dimana tugas utama COP adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menahan laju perubahan iklim. Alhamdulillah, melalui Forum Ilmiah Nusantara, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa, Provinsi Kaltim sangat komitmen dalam perbaikan lingkungan," ucap Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi ketika membuka Forum Ilmiah Nusantara yang bertemakan Strategi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Guna Ekonomi yang Berkelanjutan di Kalimantan Timur untuk Nusantara, di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis 17 Nopember 2022.
Untuk itu, Hadi mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut. Diharapkan kepada seluruh peserta dapat berperan aktif sehingga materi yang disampaikan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka pembangunan di lingkungan provinsi dan kabupaten kota.
Apalagi, lanjut Hadi, saat ini Pemprov Kaltim telah ditunjuk pemerintah pusat menjadi lokasi pilot project penurunan emisi berbasis jurisdiksi, melalui program FCPF-Carbon Fund.
Program tersebut merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang dilaksanakan mulai tahun 2020-2024.
Pemerintah Inggris melalui dua lembaga pemerintahnya merupakan donor program FCPF-CF, bersama dengan delapan negara dan dua perusahaan/lembaga internasional lainnya.
"Karena itu, ketika menghadapi tantangan menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat ekstraksi sumber daya alam (SDA), maka perlu segera dilakukan upaya pencegahan," jelasnya.
Untuk itu, Pemprov Kaltim terus berkomitmen dalam upaya perbaikan lingkungan hidup dengan tetap meningkatkan perekonomian rakyat. Melalui Visi RPJMD 2018-2023 Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, yang salah satu misinya yaitu misi keempat berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bahkan tujuannya sudah termuat dalam RPJMD 2018-2023, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta sasaran yaitu menurunnya emisi gas rumah kaca melalui BAU (Business As Usual) Baseline.
07 Maret 2022 Jam 21:20:59
Informasi dan Komunikasi
28 Maret 2022 Jam 21:15:58
Informasi dan Komunikasi
10 November 2022 Jam 17:35:10
Informasi dan Komunikasi
27 Januari 2022 Jam 11:27:52
Informasi dan Komunikasi
11 Maret 2022 Jam 23:42:29
Informasi dan Komunikasi
13 September 2022 Jam 06:15:42
Informasi dan Komunikasi
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
01 Mei 2019 Jam 09:55:04
Pertanian dan Ketahanan Pangan
19 Maret 2020 Jam 19:35:32
Berita Acara
04 Desember 2016 Jam 00:00:00
Statistik
08 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
13 Januari 2020 Jam 09:22:53
Kegiatan Silaturahmi