Kalimantan Timur
Kaltim Siapkan Rp352 Miliar untuk Irigasi


 

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus berkomitmen mendukung pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di daerah. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim digelontorkan alokasi dana Rp352 miliar bagi pembangunan enam daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi.

Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak, mengatakan pemerintah menyadari betapa pentingnya ketersediaan air untuk mendukung pengembangan pertanian di daerah. “Air merupakan bahan baku vital mendukung pertanian. Pembangunan irigasi akan terus dilakukan sebagai jaminan ketersediaan air bagi persawahan kita,”  kata Awang pada Rembuk Etam di SMK-SPP Negeri Sempaja Samarinda, Rabu (24/8).

Kaltim telah ditetapkan salah satu daerah untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional. Kaltim diketahui selain memiliki potensi kewilayahan juga terdapat keunggulan lahan potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian utamanya tanaman pangan.

Guna menyukseskan pembangunan pertanian di daerah,  Pemprov membangun sistem irigasi berupa bendung, bendungan serta pintu-pintu air. “Inilah prioritas dan komitmen kami membangun infrastruktur pertanian agar program pembangunan serta pengembangan pertanian kita berjalan dan swasembada pangan dapat dicapai,” tegas Awang Faroek.

Sementara itu Kepala DPU Kaltim Taufik Fauzi menyebutkan dana Rp352 miliar untuk pengembangan enam kawasan irigasi di wilayah sentra pertanian Kaltim. “Enam daerah irigasi itu terdiri Biatan, Kaliorang, Labanan, Marancang dan Marangkayu serta Semurut. Sedangkan, Selangkao dan Sungai Bulu masih dalam proses perencanaan,” ujar Taufik Fauzi.

Dia menjelaskan daerah irigasi Berau masing-masing Marancang potensi mengairi sawah seluas 1.200 hektare (ha), Labanan potensi  1.050 ha dan Semurut 1.000 ha serta Biatan sekitar 1.800 ha. Berikutnya, daerah irigasi Kaliorang Kutai Timur berpotensi mengairi sawah seluas 1.300 ha dan Marangkayu Kutai Kartanegara mencapai 1.500 hektare.(yans/sul/es/humasprov).

Berita Terkait
Government Public Relation