Kaltim Siapkan Tiga Program Prioritas untuk Tingkatkan Kegiatan KPP

06 Maret 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pertanian dan Ketahanan Pangan 974 kali

SAMARINDA – Secara kelembagaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) telah menetapkan tiga program prioritas guna peningkatan kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan (KKP) di daerah.
Ketiga program prioritas tersebut yakni Program peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan, Program pemberdayaan penyuluhan dan Program peningkatan kesejahteraan petani.
“Kita telah mempersiapkan tiga program prioritas guna mendukung peningkatan kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kaltim. Tentunya program-program ini sangat sinergis mendukung pengembangan pertanian dalam arti luas yang ditetapkan Gubernur Awang Faroek untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala BKPP Kaltim H Fuad Asadin.
Menurut Fuad, dalam implementasi penetapan program prioritas tersebut meliputi penanganan daerah rawan pangan, penyusunan data base potensi produk pangan serta pengembangan Lumbung Pangan.
Selain itu, dilaksanakan program pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi melalui diversifikasi pangan serta peningkatan peran dan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta pengembangan sistem penyuluhan dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan melalui pembentukkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) minimal terdapat disetiap kecamatan.
Diakui Fuad bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada 2012 lalu masih mengalami hambatan terutama pada tahap pelaksanaan di lapangan. Namun, untuk tahun ini diprediksi masih menghadapi permasalahan/tantangan cukup besar dan sulit untuk dihindari.
Misalnya, menyangkut harga dan distribusi pangan, bencana, kemiskinan, kerawanan dan produksi pangan, ketersediaan/cadangan maupun pola konsumsi pangan, keterbatasan jumlah dan pemberdayaan penyuluh termasukketerbatasan sarana operasional penyuluh serta koordinasi program/kegiatan antar instansi dan pembiayaan yang hanya disetujui 27 persen.
“Karenanya, diperlukan kerja keras dan penanganan yang cepat, transparan dan adil serta didukung seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah, khususnya dalam pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan,” harap Fuad Asadin.(yans/hmsprov)