SAMARINDA - Pemprov Kaltim menyikapi dengan tegas kondisi pertambangan di Benua Etam. Apalagi, dengan adanya UU 3/2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Karena, dari UU tersebut, maka semakin terjadi maraknya dan memburuk illegal mining.
"Kondisi ini yang saya sampaikan kepada seluruh Anggota DPR RI Komisi VII, bahwa Pemprov Kaltim maupun secara pribadi tidak mempermasalahkan Undang-Undang tersebut. Tapi, karenanya itu yang menjadi pertanyaan kami. Akibatnya, maraknya illegal mining," tegas Isran Noor di hadapan Tim Biro Adpim Setprov Kaltim, Kamis 14 April 2022.
Menurut Isran, karena UU tersebut, seluruh izin pertambangan diambil oleh pusat. Begitu juga pengawasan pun oleh pusat. Akibatnya, dampak besar bagi seluruh daerah penghasil produksi pertambangan, yakni berdampak pada parahnya infrastruktur akses jalan semakin rusak.
Belum lagi, resapan air semakin berkurang. Genangan air semakin banyak. Kondisi ini, lanjut Isran, tak hanya di Kaltim, tapi seluruh Provinsi penghasil produksi pertambangan.
"Saya mendengar seluruh provinsi penghasil produksi pertambangan juga merasakan dampak itu. Jadi, perlu diingat bukan menyalahkan, tapi karena adanya UU tersebut, semakin maraknya illegal mining," tegas Isran.
Selanjutnya, keputusan dari dengar pendapat itu, lanjut mantan Bupati Kutai Timur ini, yakni hanya menunggu saja apa keputusan DPR RI.
"Kami hanya diminta menyampaikan pandangan saja dan mendengarkan anggota DPR RI," jelas Isran.(jay/sul/adpimprov kaltim)
25 Januari 2022 Jam 08:08:41
Informasi dan Komunikasi
27 Maret 2022 Jam 22:58:27
Informasi dan Komunikasi
09 Mei 2022 Jam 20:37:52
Informasi dan Komunikasi
10 November 2022 Jam 07:21:42
Informasi dan Komunikasi
15 Februari 2022 Jam 18:20:23
Informasi dan Komunikasi
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
19 Mei 2022 Jam 20:52:05
Gubernur Kaltim
20 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Mei 2013 Jam 00:00:00
Penelitian dan Pengembangan Daerah