SAMARINDA - Sejak 2 Juni-31 Juli 2020 Pemprov Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim bekerjasama dengan Dirlantas Polda Kaltim dan PT Jasa Raharja melaksanakan program relaksasi pajak.
Relaksasi dimaksud adalah keringanan pembayaran pajak. Relaksasi pajak diberikan dalam bentuk keringanan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bebas sanksi administrasi. Targetnya, selama dua bulan ke depan mampu mencapai penerimaan Rp250 miliar.
"Kita harapkan target dari relaksasi ini tercapai, yaitu bismillah mudah-mudahan mencapai Rp250 hingga Rp300 miliar selama dua bulan ini," kata Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (3/6/2020).
Ismiati mengatakan sejak dibuka program tersebut hingga 2 Juni 2020 diperoleh penerimaan kurang lebih Rp12 miliar dengan wajib pajak (WP) yang dilayani 15.217 WP.
Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan program relaksasi PKB ini, sementara di sisi lain penerimaan daerah pun meningkat, sesuai target yang direncanakan.
"Mudah-mudahan target ini bisa tercapai. Baru dibuka, alhamdulillah sudah 15.217 WP yang terlayani," ungkapnya.
Ismiati menjelaskan, program ini bertujuan mendukung penerimaan pajak kendaraan di Kaltim di masa pandemi virus corona atau Covid-19. Karena, diketahui saat kondisi pandemi ini, kondisi perekonomian masyarakat menurun, termasuk berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD).
"Karena itu, kami buka program relaksasi ini. Dengan dasar diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) 31 tahun 2020 tentang keringanan pokok pajak kendaraan bermotor dan bebas sanksi administrasi," jelasnya.
Pelaksanaan program ini pun dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat .(jay/sul/humasprov kaltim)
28 November 2017 Jam 08:33:09
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
08 April 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
09 Desember 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
20 Desember 2019 Jam 21:40:08
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
29 Maret 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
18 Mei 2020 Jam 21:17:06
Kehutanan
15 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Juli 2013 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
28 Agustus 2022 Jam 21:41:12
Ibu Kota Negara
28 Agustus 2022 Jam 22:39:40
Gubernur Kaltim