Kalimantan Timur
Kaltim Targetkan 2020 Bebas Malaria

Kaltim Targetkan 2020 Bebas Malaria

 

SAMARINDA – Pemerintah  Provinsi Kaltim menargetkan pada tahun 2020 bebas dari kasus malaria. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya  tiga kota yang mendapat sertifikat eliminasi (penularan) malaria yakni Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Diharapkan pada tahun mendatang akan ada kabupaten/kota yang berkontribusi untuk mendapat sertifikat eliminasi malaria. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir angka penemuan kasus malaria dari 2,10 per 1.000 penduduk,  menurun jadi 0,75 per 1.000 penduduk.

“Khususnya angka kejadian malaria di 139 desa dengan daerah endemisitas tinggi serta 182 desa dengan daerah endemisitas sedang,” kata Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Biro Sosial Setprov Kaltim H Syafrian Hasani pada Rakor Penanggulangan Masalah Kesehatan, Kamis (6/11).

Menurut dia, penurunan angka kejadian malaria ini berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan di daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. “Untuk itu intensifkan kembali Gebrak Malaria atau Gerakan Basmi Kembali Malaria dilakukan secara komprehensif,” ujarnya.

Eliminasi malaria merupakan prestasi pemerintah daerah. Upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti Poskesdes, Posyandu dan Pos Malaria Desa perlu dioptimalkan perannya dalam mendukung tercapainya eliminasi malaria.

”Peran pemerintah daerah dalam keberhasilan eliminasi malaria sangat penting dan menentukan. Eliminasi malaria bukanlah tujuan utama tetapi bagaimana cara mempertahankan agar tidak terjadi endemis malaria di daerah,” harapnya.

Dijelaskan, upaya menekan angka kesakitan dan kematian dilakukan melalui program pemberantasan malaria melalui diagnosis dini, pengobatan cepat dan tepat, survailans dan pengendalian vektor yang ditujukan untuk memutus rantai penularan malaria.

Pedoman eliminasi Malaria yang tertuang dalam Permenkes mengatur tahapan eliminasi yang dimulai dengan pemberantasan, pre eliminasi, eliminasi dan pemeliharaan. ”Keberhasilan semua tahapan eliminasi memerlukan penguatan jaringan surveilans,” ungkapnya.(yans/sul/es/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation