Kaltim Terus Mendorong Pemerintahan Bersih KKN
SAMARINDA – Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak kembali menegaskan Pemprov beserta seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di daerah ini terus mendorong dan mendukung program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menciptakan pemerintahan bersih serta bebas dari tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak pada malam silaturahim bersama Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sapto Amaldamandari beserta rombongan di Pendopo Lamin Etam, Selasa (31/3).
Dukungan pemerintah daerah, menurut Gubernur diantaranya dengan membuat laporan dan pencatatan keuangan sesuai aturan serta tata kelola yang benar, yakni penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.
“Mulai saat ini kami sudah melaksanakan atau menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Sehingga pada 2016 kita sudah menggunakan pelaporan sistem elektronik budget (e-Budget) dan elektronik accounting (e-Account),” ujar Awang Faroek Ishak.
Menciptakan pemerintah bersih dan berwibawa bebas dari tindak KKN melalui pelaporan keuangan yang transparan dan terbuka dengan pola e-Budget dan e-Account sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah labih baik, efektif dan efesien.
Komitmen dan tekad Pemprov juga kabupaten dan kota di Kaltim ini terbukti diperolehnya penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) walaupun masih ada yang mendapat predikat disclaimer.
“Kami sangat berterima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan BPK-RI. Tahun 2013 kami mendapat WTP tapi 2013 turun menjadi WDP. Namun kami tetap optimis 2014 kembali meraih WTP,” harap Awang Faroek Ishak.
Sementara itu Wakil Ketua BPK-RI Sapto Amaldamandari mengungkapkan agar pemerintah daerah secara terbuka dan terus berkoordinasi dengan pihaknya terutama dalam menyampaikan hasil pencatatan dan laporan keuangan.
“Komunikasi menjadi penting pada saat kami di lapangan. Tolong semua pencatatan atau laporan dan data keuangan dapat disampaikan secara proporsional dan objektif, sehingga apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Kami tetap melaksanakan tugas berdasarkan integritas, independensi dan profesional,” ujar Sapto Amaldamandari.
Wakil Ketua BPK-RI Sapto Amaldamandari didampingi Sekretaris Jenderal BPK-RI Hendar Ristriawan. Tampak hadir Ketua BPK-RI perwakilan Kaltim Sri Haryoso Suliyanto dan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP.
Ikut hadir Plt Sekprov Kaltim H Rusmadi dan Danrem 091/ASN serta pejabat Polda Kaltim, asisten serta staf ahli dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim.(yans/asul/es/hmsprov)
///FOTO : Gubernur Awang Faroek Ishak (kiri) menerima cindera mata dari Wakil Ketua BPK-RI Sapto Amaldamandari (kanan) pada malam silatuirahim di Pendopo Lamin Etam.(masdiansyah/humasprov)
12 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Februari 2019 Jam 20:59:34
Pembangunan
07 Agustus 2020 Jam 22:57:01
Pembangunan
14 Mei 2018 Jam 20:31:14
Pembangunan
04 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:18:54
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 19:38:59
Kegiatan Silaturahmi
06 Juni 2023 Jam 19:35:50
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
30 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Penanaman Modal
16 April 2020 Jam 10:02:47
Berita Acara
29 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
11 Maret 2020 Jam 09:47:58
Berita Acara
11 November 2016 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia