Kaltim Terus Tekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

20 November 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Ekonomi dan Pendapatan Daerah 2327 kali

Semiloka Program PNPM-MP di Kaltim

SAMARINDA - Peprov Kaltim terus berupaya untuk menekan atau mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di daerah ini, dengan upaya memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat.
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Budi Pranowo, mengatakan dengan upaya itu perlu dukungan seluruh masyarakat dalam berbagai program pembangunan yang menganut prinsip-prinsip partisipasi, berorientasi pada desa dan masyarakat miskin.
Selain itu juga bertumpu pada pembangunan manusia, desentralisasi, keterpaduan, efisiensi, transparansi, akuntabel dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dia menyebutkan jumlah penduduk miskin di Kaltim mencapai 6,38 persen atau 246.110 jiwa dari total penduduk Kaltim. Kondisi itu menempatkan Kaltim pada menempati peringkat ke-5 secara nasional sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terkecil se Indonesia.
"Presentase tersebut, juga menempatkan penduduk miskin Kaltim berada di bawah rata-rata nasional yang saat ini mencapai 11 persen," ujarnya.
“Karena itu, melalui semiloka tersebut diharapkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan itu dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat Kaltim,” kata Budi Pranowo usai pembukaan semiloka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Samarinda, Selasa (19/11).
Guna menyukseskan penekanan angka kemiskinan tersebut, sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2009-2014, Pemprov terus mengupayakan dengan berbagai program pembangunan.
Berbagai program tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, secara sosial, ekonomi, budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, melalui tiga strategi pembangunan, yaitu Pro-Pertumbuhan (pro-growth), Pro Lapangan Kerja (pro-job), Pro Masyarakat (pro-poor).
Menurut dia, pelaksanaan PNPM-MP dilihat dari progres kegiatan di masing-masing kecamatan telah memasuki tahapan pencairan dana, pelaksanaan pekerjaan fisik dan penyaluran dana, bahkan pada 2013 sampai November minggu kedua telah mencapai target kinerja berupa pencairan dana 67 persen atau Rp119,770 miliar.
“Kami berharap dengan program PNPM-MP mampu mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di daerah. Karena, jika program tersebut dilaksanakan secara benar, otomatis angka kemiskinan dan pengangguran di Kaltim akan turun,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, H Tarmizi A Karim menyatakan untuk menyukseskan program PNPM-MP di Kaltim dengan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh, harus dilakukan dengan hati ikhlas. Sebab, dengan hati yang ikhlas, program tersebut dapat berjalan baik.
“Semua harus dilakukan bersama, baik tenaga fasilitator hingga pendamping fasilitator, sehingga program yang dilakukan di lingkungan masyarakat dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Menurut dia, program PNPM-MP melibatkan semua pihak di lingkungan masyarakat, antara lain, tokoh masyarakat hingga pemuda. Jika, salah satu pihak tersebut tidak dilibatkan, program tidak akan berjalan baik.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kaltim HM Jauhar Efendi menyatakan ada beberapa pelaksanaan PNPM-MP yang telah berjalan di Kaltim, yakni program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat pada 2003-2007 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan pada 2008 hingga 2012, berubah menjadi PNPM-MP.
Pelaksanaan PNPM-MP 2013, berada 10 kabupaten, 116 Kecamatan dengan total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp179,365 miliar (APBN Rp6,610 miliar dan APBD kabupaten Rp115,755 miliar).
Selain itu, pada 2010 Kaltim telah mendapat penghargaan dari Menkokesra, sebagai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terbaik Peringkat III Nasional yang diraih UPK Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan Pembina UPK Terbaik Peringkat III, yaitu Gubemur Kaltim dan Bupati Malinau.
Pada 2011 Kaltim kembali mendapat penghargaan dari Menkokesra, sebagai UPK/Ketua UPK Terbaik Tingkat Nasional dan kategori ini diraih oleh Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. “Semoga predikat terbaik tingkat nasional ini bisa ditularkan ke seluruh lokasi PNPM–MP di Kaltim,” jelasnya.(jay/hmsprov).