Berjuang Secara Konstitusional untuk Pembangunan Kaltim
SAMARINDA–Menyikapi adanya tuntutan sejumlah masyarakat yang menginginkan opsi referendum untuk Kaltim, dikarenakan tidak terwakilinya Kaltim dalam susunan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan Kaltim tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya tidak setuju dengan ancaman seperti itu. Kita tetap dalam kerangka NKRI. Kalaupun ada perasaan dianaktirikan atau segala macam, itu harus kita perjuangkan secara konstitusional. Melalui lembaga MPR, DPR dan DPD RI, sudah ada wakil-wakil Kaltim yang siap menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim,” tegas Awang Faroek akhir pekan lalu.
Menurut dia, meskipun tidak ada putra-putri Kaltim dalam jajaran Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, namun program pembangunan di Kaltim harus terus diperjuangkan bersama. Baik wakil rakyat Kaltim di MPR, DPR dan DPD, semua harus bersatu dengan Pemprov dan DPRD Kaltim untuk memperjuangkan pembangunan di daerah.
“Yang penting semua program nasional yang ada di Kaltim harus sukses. Karena, ada atau tidaknya menteri dari Kaltim, belum tentu dengan porsi anggaran pusat untuk pembangunan di daerah semakin meningkat. Namun dengan kekompakan dan kebersamaan, maka kita dapat memperjuangkan program-program pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” jelasnya.
Terkait adanya ancaman 10 desa di Kaltim yang ingin bergabung dengan Malaysia, Awang Faroek meminta kepada jajaran SKPD lingkup pemprov maupun kabupaten/kota, khususnya instansi terkait harus tanggap. Sehingga masyarakat tidak sampai berpikiran untuk berpisah dari NKRI.
Untuk itu, lanjut dia, pembangunan di setiap daerah terus ditingkatkan agar kebutuhan dasar masyarakat baik untuk sandang, pangan dan papan, jalan akses, kelistrikan, air bersih dan lainnya dapat terpenuhi.
“Semua SKPD harus tanggap terkait hal-hal. Kita semua harus bersemangat baik dari semua jajaran pimpinan hingga staf di setiap SKPD. Sudah menjadi tekad kita bersama untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang tujuannya tidak lain untuk menyejahterakan mereka,” pungkasnya. (her/hmsprov)
18 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Januari 2019 Jam 18:55:37
Pemerintahan
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
22 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
09 April 2013 Jam 00:00:00
Politik
13 November 2019 Jam 09:07:34
Korpri
16 September 2019 Jam 22:54:12
Kegiatan Silaturahmi
08 Juni 2020 Jam 14:51:29
Pemerintahan