SAMARINDA - Perjuangan Provinsi Kaltim untuk mendapatkan hak-hak yang pasti dari pusat tetap menjadi fokus utama Pemprov Kaltim agar keadilan dapat diterima dengan wajar. Terlebih keadilan keuangan pusat terhadap daerah.
Kepala Bappeda Kaltim Prof Dr HM Aswin dalam FGD Menakar Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Perspektif Penguatan Desentralisasi Fiskal Pusat-Daerah khususnya Kaltim ditengah dilema Keberlanjutan IKN, melalui virtual zoom, menegaskan, prinsipnya ikuti saran Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor.
Artinya, Gubernur Isran telah bertekad agar untuk perjuangan keadilan keuangan dari pusat ke daerah harus 50:50.
"Hak ini dinilai wajar. Karena, Kaltim tidak menuntut apa-apa. Hanya keadilan keuangan saja. Terpenting itu adalah 50 persen daerah dan 50 persen pusat," sebut HM Aswin, Sabtu 21 Agustus 2021.
Bagaimana memperjuangkan 50 persen keuangan daerah bisa diterima dari Pusat, Aswin menegaskan perlu adanya rumusan yang tepat dan tidak mesti panjang.
Misal, rumusan akademik perlu literatur yang tepat dan betul-betul menunjang. Contohnya, literatur yang dipakai merupakan buku-buku tahun terbaru, paling rendahnya 2017.
Kemudian, literatur juga banyak bersumber dari sejarah dan perkembangan sosial politik dan ekonomi di daerah.
"Apabila itu bisa diperkuat. Maka, saya yakin kita mampu berhadapan dengan pusat. Artinya, bahan sudah ada untuk melawan. Karena, bagaimana pun juga pusat pasti punya cara mempertahankan pendapatnya," jelasnya.
Artinya, tanggungjawab pusat adalah urusan luar negeri, keuangan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, hukum dan peradilan serta utang negara.
"Makanya, nilai dan bobot pembagian keuangan itu ditentukan saja, yaitu 50 persen APBN untuk daerah," jelasnya. (jay/ri/humasprovkaltim)
09 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Januari 2020 Jam 15:19:36
Pemerintahan
17 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 November 2017 Jam 09:08:08
Pemerintahan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
29 Februari 2020 Jam 07:22:38
Even Olahraga
29 November 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
30 Juni 2023 Jam 15:27:44
Gubernur Kaltim
12 Maret 2018 Jam 19:20:46
Investasi
23 Januari 2022 Jam 20:21:06
Ketetapan Pemerintah