SAMARINDA - Perjuangan Provinsi Kaltim untuk mendapatkan hak-hak yang pasti dari pusat tetap menjadi fokus utama Pemprov Kaltim agar keadilan dapat diterima dengan wajar. Terlebih keadilan keuangan pusat terhadap daerah.
Kepala Bappeda Kaltim Prof Dr HM Aswin dalam FGD Menakar Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Perspektif Penguatan Desentralisasi Fiskal Pusat-Daerah khususnya Kaltim ditengah dilema Keberlanjutan IKN, melalui virtual zoom, menegaskan, prinsipnya ikuti saran Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor.
Artinya, Gubernur Isran telah bertekad agar untuk perjuangan keadilan keuangan dari pusat ke daerah harus 50:50.
"Hak ini dinilai wajar. Karena, Kaltim tidak menuntut apa-apa. Hanya keadilan keuangan saja. Terpenting itu adalah 50 persen daerah dan 50 persen pusat," sebut HM Aswin, Sabtu 21 Agustus 2021.
Bagaimana memperjuangkan 50 persen keuangan daerah bisa diterima dari Pusat, Aswin menegaskan perlu adanya rumusan yang tepat dan tidak mesti panjang.
Misal, rumusan akademik perlu literatur yang tepat dan betul-betul menunjang. Contohnya, literatur yang dipakai merupakan buku-buku tahun terbaru, paling rendahnya 2017.
Kemudian, literatur juga banyak bersumber dari sejarah dan perkembangan sosial politik dan ekonomi di daerah.
"Apabila itu bisa diperkuat. Maka, saya yakin kita mampu berhadapan dengan pusat. Artinya, bahan sudah ada untuk melawan. Karena, bagaimana pun juga pusat pasti punya cara mempertahankan pendapatnya," jelasnya.
Artinya, tanggungjawab pusat adalah urusan luar negeri, keuangan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, hukum dan peradilan serta utang negara.
"Makanya, nilai dan bobot pembagian keuangan itu ditentukan saja, yaitu 50 persen APBN untuk daerah," jelasnya. (jay/ri/humasprovkaltim)
15 Mei 2020 Jam 13:05:40
Pemerintahan
27 September 2018 Jam 17:54:34
Pemerintahan
17 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Maret 2023 Jam 22:01:50
Wakil Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:55:01
Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:52:30
Agenda Pemerintah
30 Maret 2023 Jam 21:51:35
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
22 November 2022 Jam 20:20:41
Ibu Kota Negara
30 April 2019 Jam 10:41:40
Kegiatan Pemerintah
11 April 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
11 Februari 2019 Jam 18:15:01
Energi dan Sumber Daya Mineral
20 Oktober 2019 Jam 20:42:49
Ekonomi dan Pendapatan Daerah