Kaltim Usulkan Rp20,903 Triliun ke Pusat

05 Maret 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1327 kali

Dari Musrenbang Regional Kalimantan 2014

BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim mengusulkan sejumlah program prioritas pembangunan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan 2014. Usulan prioritas tersebut meliputi tiga hal, yakni infrastruktur (konektivitas), pemenuhan energi dan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada 2015.

Usulan program/kegiatan prioritas dari Pemprov Kaltim, yakni Rp20,903 triliun dari total usulan Kalimantan Rp54,626 triliun. Adapun rincian usulan Pemprov Kaltim terdiri atas konektivitas (Rp11,620 triliun), energi (Rp9,128 triliun) dan ketahanan pangan (Rp155,80 miliar).

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengungkapkan usulan program/kegiatan dari Pemprov masih menjadi satu dengan Kaltara yang baru bergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). Usulan tersebut merupakan lanjutan dari hasil evaluasi usulan untuk 2014.

“Usulan program/kegiatan ini disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kaltim, yaitu rendahnya konektivitas intrawilayah, rendahnya akses terhadap sumber energi, kuota BBM dan ketersediaan listrik dan ketersediaan pangan (beras). Disamping juga upaya kita untuk mengembangkan sektor industri, khususnya hilirisasi produk sumber daya alam yang dimiliki Kaltim,” ungkap Awang Faroek, Selasa (4/3).

Diantaranya untuk konektivitas, yakni pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan dan Buluminung di Penajam Paser Utara (PPU), yang didukung dengan pembangunan Jalan Batu Aji-Kuaro, Kuaro-Kademan-Penajam-Balikpapan Rp1,15 triliun, pembangunan Jalan Balikpapan-Samarinda (Rp450 miliar), pembangunan Jembatan Pulau Balang (Rp600 miliar) dan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Rp1,1 triliun).

Selanjutnya, pengembangan Kawasan Industri dan Jasa Kota Samarinda, dengan didukungn pembangunan Jalan Loa Janan-Tenggarong-Senoni-Kota Bangun-Sp Blusuh (Rp1,54 triliun), pembangunan Jembatan Mahkota II (Rp100 miliar), pembangunan Jembatan Loa Kulu (Rp400 miliar) dan pembangunan Pelabuhan Multipurpose Palaran (Rp90 miliar).

Kemudian, pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, diantaranya melalui pembangunan jalan ruas Samarinda-Bontang-Sangatta-Sp Perdau-Batu Ampar-Wahau-Labanan (Rp2,27 triliun), pembangunan ruas jalan dalam kawasan Maloy (Rp200 miliar), pembangunan pelabuhan CPO Maloy (Rp200 miliar) dan pembangunan tanki timbun (Rp120 miliar).

Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Kepulauan Derawan, melalui pembangunan Bandara Maratua (Rp150 miliar) dan pembangunan Bandara Juwata (Kaltara) (Rp50 miliar).

Pengembangan kawasan perbatasan, melalui pembangunan jalan perbatasan (Kubar, Mahulu, Malinau, Nunukan) senilai Rp2 triliun, pembangunan bandara perbatasan (Datah Dawai) senilai Rp35 miliar, pembangunan Pelabuhan Tana Kuning (Rp100 miliar) dan pembangunan Pelabuhan Teluk Adang (Rp215 miliar).

Untuk pemenuhan energi, Pemprov mengusulkan untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang tersebar di sejumlah kabupaten dan pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV serta pembangunan gardu induk 150 KV di Balikpapan.

Sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemprov mengusulkan penyediaan premium bersubsidi (865.590 kilo liter), penyediaan solar bersubsidi (462.721 kilo liter), pembangunan jaringan gas rumah tangga untuk 8.000 KK (kepala keluarga) dan penambahan kuota Elpiji 3 kg (100.140.416 kg).

Untuk ketahanan pangan, Pemprov tetap mengusulkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur irigasi, meningkatkan pencetakan sawah melalui perluasan sawah dan perluasan hortikultura. Mengembangkan lahan, melalui sertifikasi lahan pertanian. Inventarisasi dan verifikasi lahan pertanian, serta melakukan optimalisasi lahan pertanian potensial.

Sebagai tindak lanjut hasil Musrenbang ini, kata Awang Faroek, FKRP2RK akan mengagendakan pembahasan lebih detil dengan kementerian terkait. Dan pada 2014 ini, Gubernur se Kalimantan akan berupaya untuk dapat bertemu dengan Bapak Presiden.

“Dengan memanfaatkan momentum 2014 sebagai masa transisi RPJMN tahap II menuju tahap III, dimana pada 2014 kementerian/lembaga (K/L) saat tengah menyusun Renstra 2015-2020, maka diharapkan usulan FKRP2RK ini dapat diakomodir dalam Renstra K/L 2015-2019 dimaksud,” pungkasnya. (her/sul/es/hmsprov).