Kaltim Wajar Dapatkan Otsus
SAMARINDA - Perjuangan menuntut pemberlakuan Kaltim sebagai daerah otonomi khusus (otsus) terus berlangsung. Dukungan tidak saja datang dari DPRD Kaltim, bupati/walikota, LSM, berbagai elemen masyarakat, tapi juga datang dari Hj Ida Fauziah, mantan anggota Komisi II DPR RI yang juga pernah menjadi anggota panitia khusus (pansus) otsus Papua dan Aceh.
Dia mengaku sudah melihat aspirasi masyarakat Kaltim menuntut otsus melalui spanduk-spanduk maupun baliho yang terpasang di pinggir jalan dari Balikpapan hingga Samarinda.
"Ya, kita sangat mengapresiasi apa keinginan masyarakat Kaltim yang hingga saat ini belum mendapatkan perhatian dari pusat," kata Ida Fauziah saat menghadiri pembukaan Konferensi VII Fatayat NU Kaltim di Hotel Mesra Jumat (30/1).
Ketua Umum PP Fatayat NU ini memberi saran agar Kaltim melakukan kajian untuk memberikan penjelasan rasional kepada pusat, sesuai keinginan masyarakat. Menurutnya, harus ada kesungguhan dan keseriusan. Komponen daerah ini harus kompak satu suara dan satu tujuan menuntut pembentukan otsus untuk menegaskan bahwa perjuangan tersebut memang murni aspirasi masyarakat. Tuntutan otsus ini pun harus tetap dalam bingkai NKRI.
"Pemerintah daerah harus melakukan pengkajian yang mendalam melibatkan stakeholders terkait, bahwa Kaltim memang membutuhkan kekhususan untuk pengelolaan pembangunan. Melalui kajian-kajian yang dilakukan, diharapkan pemerintah pusat dapat melihat dan mendengar apa yang diminta masyarakat Kaltim," kata Ida Fauziah.
Menurut Ida Fauziah yang kini duduk di Komisi I Bidang Luar Negeri, sangat wajar rakyat Kaltim menuntut otsus. Karena Kaltim merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi bangsa dan negara, tetapi apa yang didapatkan kembali dari pusat sangat kecil.
"Kalau dilihat dari kontribusinya yang sangat besar, memang perlu ada apresiasi dari pemerintah pusat, apakah apresiasi itu bentuknya seperti apa, saya belum melihat. tetapi saya berharap pusat mulai melihat apa yang diminta oleh masyarakat Kaltim. Tentu ada alasan meminta otsus," papar Ida Fauzia yang juga Ketua Fraksi PKB ini.
Dikatakan, permintaan Kaltim untuk mendapatkan otsus merupakan protes Kaltim terhadap pemerintah pusat, oleh karena itu yang harus dilakukan sekarang ini adalah mengurangi kesenjangan antara provinsi dengan provinsi lainnya, semua provinsi harus berdiri sama tinggi, harus berdiri sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.
"Kaltim meminta otsus karena adanya kesenjangan. Oleh karena itu, Kaltim harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan otsus ini. Walaupun saya sudah tidak lagi di pansus, namun atensi saya terhadap daerah yang meminta otsus tidak berkurang," ujarnya. (mar/sul/hmsprov)
//Foto: Ida Fauziah
30 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 Mei 2018 Jam 20:31:14
Pembangunan
12 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
11 Februari 2022 Jam 21:28:04
Wakil Gubernur Kaltim
26 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 September 2021 Jam 22:30:48
Kesehatan
01 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kehutanan