Sukseskan Pemilukada Serentak di Kaltim dan Kaltara
SAMARINDA – Menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak di dua provinsi, yakni Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim menyiapkan 6.160 personil.
Penyiapan personil keamanan untuk pengamanan Pemilukada itu disebutkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Andayono pada Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim (Forkopimda) di Convention Hall Sempaja Samarinda, Kamis (2/4).
Personil keamanan tersebut menurut Kapolda, tersebar di beberapa daerah khususnya di sembilan kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada serentak juga dua di Kaltara (pemilihan gubernur Kaltara dan Bupati Tana Tidung).
"Total personil Polri yang kita libatkan untuk mengamankan Pemilukada di Kaltim dan Kaltara untuk sementara ini, adalah 6.160 orang. Jumlah petugas itu akan bertambah karena adanya dukungan pengamanan dari TNI dan Linmas," sebut Andayono.
Tantangan terhadap pengamanan Pemilukada itu akan semakin besar apabila dihadapkan pada persoalan dan kondisi politik nasional saat ini. Misalnya, kasus dualisme kepemimpinan Partai Golkar yang akan mempengaruhi kandidat (calon) kepala daerah.
Andayono mengemukakan Polri sangat berkepentingan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga kondisi Kaltim tetap kondusif baik sebelum, saat maupun pasca penyelengaaraan Pemilukada.
Sembilan daerah di Kaltim yang akan melaksanakan Pemilukada serentak tahun ini, yaitu Mahakam Ulu (akhir masa jabatan 22 April), Kutai Kartanegara (10 Juni) dan Paser (31 Agustus) serta Berau (15 September).
Samarinda (akhir masa jabatan 23 Nopember) dan Kutai Timur (13 Februari 2016) serta Bontang (13 Maret), Kutai Barat (9 April) dan Balikpapan (28 Mei). "Walaupun akhir masa jabatan pada 2016 tapi akan serentak Pemilukada pada 2015," ungkap Andayono.
Selain itu, Polri khususnya jajaran Polda Kaltim juga Kaltara tetap intensif melakukan pengamanan terhadap gangguan atau upaya berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab ingin mengubah ideologi bangsa dan negara sehingga munculnya radikalisme di Indonesia.
"Polri terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari rongrongan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan pemahaman agama yang sempit. Kami juga sangat mendukung komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak untuk menciptakan Kaltim bebas dari peredaran dan penyelahgunaan narkoba," tegas Andayono. (yans/sul/es/hmsprov).
29 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Juli 2018 Jam 17:57:32
Pemerintahan
22 Agustus 2018 Jam 19:04:42
Pemerintahan
13 Maret 2019 Jam 22:41:35
Pemerintahan
26 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
10 Maret 2022 Jam 23:25:59
Sumber Daya Manusia
23 November 2019 Jam 15:13:02
Kegiatan Silaturahmi
05 Februari 2022 Jam 20:38:53
Administrasi Pembangunan
05 Oktober 2020 Jam 13:01:11
Kunjungan Kerja
15 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan