Kartu Jamkesprov Dilaunching Hari Ini

22 Maret 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Kesehatan 1740 kali

* Jamkesprov 2013 Total Rp60 M

SAMARINDA–Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satunya pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat ketika berobat, baik pada puskesmas maupun rumah sakit di seluruh Kaltim.
Dalam upayanya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan prima di bidang kesehatan, Pemprov melaksanakan program Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov). Program ini akan dilaunching Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan akan dihadiri Pejabat Kementerian Kesehatan RI bersamaan dengan peresmian gedung baru RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, di Balikpapan, hari ini (Jumat 22/3).
Hal itu disampaikan Asisten Kesejahteraan Rakyat H Sutarnyoto didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov Kaltim S Adiyat, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan media cetak dan elektronik, di Ruang Rapat Tenguyun Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/3).
“Pada kesempatan itu nanti, Gubernur Awang Faroek Ishak akan menyerahkan secara simbolis Kartu Jamkesprov kepada masyarakat yang menjadi peserta Jamkesprov sesuai dengan daftar masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah melalui proses validasi dan verifikasi oleh kabupaten/kota,” ujar Sutarnyoto.
Sutarnyoto menjelaskan kebijakan Jamkesprov diambil dalam rangka menutup selisih masyarakat miskin dan tidak mampu yang dulu dijamin oleh Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), dana Pemerintah Pusat, sekaligus sebagai upaya untuk mempertahankan capaian angka Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) di Kaltim.
Selanjutnya adalah mendorong sebisa mungkin masyarakat mampu di Kaltim untuk mendapatkan jaminan kesehatan, tetapi tidak melalui Jamkesda atau Jamkesmas, melainkan lewat lembaga jaminan kesehatan dari swasta.
Selain itu, lanjut dia, program ini juga sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mulai efektif pada 1 Januari 2014. SJSN akan dikelola oleh satu lembaga yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang pada tahap awal hanya akan mengelola Jamkesmas, Askes, Jamsostek dan Asabri.
“Jamkesmas itu tetap ada, karena itu kewenangan Pusat. Yang ditanggung Jamkesprov adalah masyarakat yang dulunya ditanggung oleh Jamkesmas, namun tidak masuk tanggungan kembali pada 2013 ini, karena dianggap sudah mampu berdasarkan data BPS pada pendataan interval 2008-2013,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Pusat, pada 2012 ada sekitar 784 ribu orang di Kaltim yang ditanggung oleh Jamkesmas, dan pada 2013 diperkirakan di atas 50% dari jumlah tersebut yang ditanggung kembali oleh Jamkesmas, sehingga diproyeksikan sekitar 400 ribu orang yang harus ditanggung oleh Pemprov karena tidak memiliki kartu Jamkesmas baru.
“Tetapi ada kota yang sanggup menanggung seluruh masyarakat miskinnya yaitu Samarinda, Bontang dan kemungkinan Tarakan juga menyatakan kesanggupannya. Untuk itu beban Pemprov akan semakin berkurang. Hingga saat ini data masih terus diverifikasi dan validasi di kabupaten/kota. Prosesnya masih berjalan terus,” tambahnya.
Sutarnyoto mengungkapkan besaran dana yang dialokasikan untuk keperluan berobat kepada masyarakat pemegang kartu Jamkesprov adalah sebesar Rp12.000/bulan/orang.
Hal ini memang masih terbilang kecil dari kebutuhan untuk berobat, namun setiap tahunnya akan terus ditingkatkan untuk pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat.
“Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hitungan idealnya sebesar Rp27.000/bulan/orang, sedangkan ketetapan dari Kementerian Keuangan Rp15.500/bulan/orang,” ungkapnya.
Keseriusan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak agar masyarakat Kaltim mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima ditunjukkan dengan melakukan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar untuk keperluan Jamkesprov.
“Sebelumnya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30 miliar dan karena ada penambahan anggaran sebesar Rp30 miliar, jadi untuk Jamkesprov 2013 totalnya sebesar Rp60 miliar,” ucapnya. (her/hmsprov).

//Foto: BANTU MASYARAKAT MISKIN. Asisten Kesejahteraan Rakyat H Sutarnyoto memberikan keterangan pada pers. (fajar/humasprov kaltim).

Berita Terkait