KASN Puji Langkah Kaltim

18 Desember 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 920 kali

Uji Publik Seleksi Terbuka Sekretaris Daerah Provinsi

SAMARINDA - Setelah suskes melewati sesi uji kompetensi yang dilaksanakan di Dinas Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dispsiad) Bandung, 7-8 Desember lalu, enam peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Kamis (17/12) kemarin harus mengikuti uji publik yang dilaksanakan di Ruang Ruhui Kantor Gubernur.

Keenam peserta diberikan kesempatan masing-masing selama lima menit untuk menyampaikan hal-hal yang akan mereka lakukan jika dipercaya duduk dalam jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. Selain itu, keenam peserta juga harus menjawab pertanyaan masyarakat yang sengaja diundang dalam uji publik tersebut. Berbagai komponen masyarakat diundang, termasuk organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, anggota legeslatif hingga tokoh-tokoh pers Kaltim.

Keseriusan Pemprov Kaltim untuk memilih Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim sesuai prinsip merit sistem dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu pun mendapat pujian dari Anggota Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto yang didaulat menjadi pembicara utama (keynote speech) dalam uji publik tersebut.

Secara khusus dia pun memberikan apresiasi kepada Gubernur Awang Faroek Ishak yang berinisiatif untuk melakukan pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim melalui seleksi terbuka dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui.

"Gubernur Kaltim adalah ciri pemimpin yang reformis. Di tempat lain belum ada yang melakukan seperti ini. Kalau Kaltim bisa melakukan, mengapa daerah lain tidak bisa. Daerah lain harus bisa lakukan seperti yang dilakukan Kaltim," kata Tasdik Kinanto memuji langkah Kaltim dalam pengisian jabatan struktural tertinggi bagi PNS di daerah tersebut.

Tasdik juga menjelaskan mengapa proses uji publik ini harus dilakukan. Selain sesuai dengan prinsip merit sistem yang diatur dalam Undang-Undang ASN, uji publik sangat diharapkan menjadi filter yang sangat baik untuk memilih calon pemimpin birokrasi terbaik di daerah.

Lebih jauh dijelaskan Tasdik Kinanto, saat ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan. Tumpuan besar harapan dan solusi dari berbagai permasalahan itu adalah pemimpin birokrasi yang tangguh dan handal.

"Uji publik ini adalah bagian dari upaya untuk menemukan pejabat Sekretaris Daerah Provinsi yang profesional dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kita perlu pemimpin birokrasi tangguh. Bukan yang tanggung-tanggung. Hanya sedikit-sedikit bisa dan bisa sedikit-sedikit," tegas Tasdik.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Eko Sutrisno menjelaskan, bahwa tahapan seleksi sudah dilakukan sejak seleksi administrasi, penulisan makalah dan presentasi, uji kompetensi di Dispsiad Bandung hingga uji publik kemarin.

Proses selanjutnya, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan mengirim tiga nama kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Proses berikutnya adalah penilaian oleh Tim Penilai Akhir yang melibatkan stakeholder terkait di pusat, diantaranya pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, BIN, PPATK, BPK dan instansi terkait lainnya, sebelum akhirnya ditetapkan satu nama oleh Presiden untuk menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim definitif.

"Panitia seleksi bekerja secara profesional dan objektif. Pada akhirnya kami hanya berharap agar terpilih manusia yang tepat untuk jabatan yang tepat," kata Eko Sutrisno yang juga Kepala BKN itu.

Enam peserta seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang mengikuti proses uji publik kemarin adalah Firmananur (Asisten Administrasi Umum Sekkot Tarakan), HM Aswin (Kepala Dinas Pariwisata Kaltim), HM Sabani (Asisten Ekonomi Pembangunan Sekprov Kaltim), Meiliana (Asisten Administrasi Umum Sekprov Kaltim), Rusmadi (Kepala Bappeda/Plt Sekprov Kaltim) dan Zairin Zain (Kepala Dinas Perhubungan Kaltim).

Mereka harus menjawab berbagai pertanyaan tajam yang disampaikan Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Rektor UWGM Samarinda Abd. Rachim, Anggota DPRD Kaltim Dahri Yasin dan Carolus Tuah dari Pokja 30. (sul/hmsprov)

//Foto: SEMUA TERBAIK. Dari kiri Firmananur, Meiliana, Aswin, Sabani, Rusmadi dan Zairin Zain. (johan/humasprov kaltim).

Berita Terkait