SEPAKU – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tidak ada lahan tumpang tindih. Karena di kawasan ini adalah hutan milik negara yang diberikan kewenangan kepada swasta.
"Dan swasta yang bersangkutan tidak ada masalah, karena sesuai ketentuan ketika negara memerlukan kawasan itu maka harus menyetujuinya, jadi tidak ada masalah," tegas Isran Noor menjawab pertanyaan awak media, saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa meninjau titik nol IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (12/04/2021).
Isran Noor menambahkan, untuk kawasan IKN di Sepaku tidak ada masalah, kalau ada di luar kawasan misalnya untuk pengembangan itu biasa-biasa saja dan tidak ada masalah.
"Misal kalau kawasan hutan ini ada kawasan milik masyarakat, itu diselesaikan secara adat, itu urusan kecil mungil," tandasnya.
Ketika dikonfirmasi awak media terkait lahan eks transmigrasi warga Bumi Harapan, Isran Noor menjelaskan dari awalnya Karesidenan Kesultanan Kutai, dimana pada tahun 1960 diambil negara semua aset-aset tersebut. Pada saat itu semua kesultanan ditawarkan oleh pemerintah, mana yang mau dipertahankan dan mana yang tidak dipertahankan, dan kawasan kerajaan dulu tidak diusulkan lagi untuk di kelola mereka.
"Maka otomatis masuk milik negara, jadi tidak ada masalah," tandasnya. (mar/her/humasprovkaltim)
26 Juni 2021 Jam 07:26:31
Kunjungan Kerja
08 Desember 2021 Jam 11:25:22
Kunjungan Kerja
20 Desember 2021 Jam 12:14:50
Kunjungan Kerja
18 Oktober 2019 Jam 22:51:09
Kunjungan Kerja
27 Mei 2021 Jam 21:52:49
Kunjungan Kerja
22 Desember 2020 Jam 19:58:30
Kunjungan Kerja
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
05 Juli 2017 Jam 07:51:32
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
07 Januari 2019 Jam 18:23:07
Kegiatan Pemerintah
05 September 2018 Jam 19:24:12
Pemerintahan
05 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Juli 2020 Jam 22:49:15
Pemerintahan