Kawasan Perbatasan Segera Berubah Jadi Beranda Depan
SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Timur akan mempersiapkan data-data untuk diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait kebutuhan pembangunan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Berau yang merupakan lokasi prioritas program pengelolaan kawasan perbatasan negara 2015-2019.
"Kami akan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Mahulu dan Berau terkait data kebutuhan pembangunan perbatasan. Data kebutuhan ini akan diserahkan ke pihak BNPP untuk ditindak lanjuti dengan rencana aksi tahun 2017," kata Kepala Bidang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Agung Masuprianggono.
Menurutnya, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan BNPP tahun 2015 yang digelar di Jakarta pada Selasa (1/12) telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang harus ditindak lanjuti. Beberapa kesepakatan itu diantaranya yakni pembangunan wilayah perbatasan meliputi pembangunan infrastruktur dan SDM, pengembangan wilayah berdasarkan potensi daerah dan tata ruang serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Sasaran utama agar tercipta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, rasa aman dan tentram di masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan serta terjaganya kedaulatan bangsa dalam pengamanan batas-batas wilayah NKRI," katanya.
Kesepakatan lainnya terkait peningkatan penyediaan infrastruktur strategis kawasan perbatasan seperti jalan non status, jalan pararel, jembatan, elektrifikasi dan komunikasi, moda transportasi darat/laut/udara serta kesepakatan dalam pengembangan kawasan perbatasan yang mengutamakan pemenuhan pelayanan sosial dasar serta peningkatan konektivitas menuju pusat permukiman sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Diakuinya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan yakni belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi.
"Selain itu, belum optimalnya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan seperti pelabuhan, dermaga, bandara dan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatran dan infrastruktur," katanya.
Lebih lanjut, Agung mengatakan, bahwa BPPD Kaltim akan mengupayakan langkah-langkah untuk memperkuat koordinasi dengan SKPD di lingkungan pemerintah daerah agar pembangunan kawasan perbatasan bisa terealisasi. "Diharapkan kawasan perbatasan dapat segera berubah menjadi beranda depan yang dapat kita banggakan bersama," katanya. (rus/sul/hmsprov)
26 September 2018 Jam 19:03:13
Pemerintahan
02 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Agustus 2021 Jam 22:19:35
Pemerintahan
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
25 Februari 2019 Jam 18:58:48
BNN
08 Juni 2020 Jam 15:10:17
Perkebunan
19 Januari 2021 Jam 12:04:34
Pemerintahan
02 Agustus 2020 Jam 20:55:00
Pendidikan