Kalimantan Timur
Ke Kaltim, PPUU Lakukan Pendataan Materi RUU Pemerintahan Digital

Foto Netilyawati / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Gubernur Kaltim diwakili Plt Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menerima kunjungan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Pertemuan di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim diikuti Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Deni Sutrisno, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim serta kepala daerah kabupaten dan kota di Kaltim.

Rombongan PPUU DPD RI dikomandani Dr Badikenita BR Sitepu, didampingi 

Aji Mirni Mawarni (senator Kaltim), Maria Goreti (Kalimantan Barat), H Habib Hamid Abdullah (Kalimantan Selatan),

H Abdi Sumaith (Banten), Lukky Semen (Sulawesi Tengah), Muhammad Afnan Hadikusumo (DI Yogyakarta), M Sum Indra (Jambi), Adilla Azis (Jawa Timur), Mamberob Yosephus Rumakie (Papua Barat) dan Achmad Sukisman Azmi (Nusa Tenggara Barat).

"Kedatangan kami ini untuk melakukan inventarisasi materi terkait rencana penyusunan RUU tentang Pemerintahan Digital," kata Badikenita seraya menjelaskan hadir bersama mereka koordinator dan anggota Tim Ahli RUU Pemerintahan Digital M Alfie Syarine (Akademisi Ilmu Admistrasi, Universitas Indonesia).

Dijelaskannya, PPUU adalah alat kelengkapan di DPD yang mengkoordinasikan usulan Prolegnas di DPD dan berhak menyusun RUU selain Komite di DPD RI. 

Mengenai perkembangan legislasi di DPD, sebutnya, pada tahun 2022 ini tengah menyusun 5 RUU dan 1 UU yang sedang dilakukan revisi sangat terbatas.

Berdasarkan hasil pleno pada masa sidang ke-2 tahun sidang 2021-2022, PPUU menyepakati untuk menyusun RUU Pemerintahan Digital merupakan bagian daftar RUU di dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 dengan nomor urut 254 sebagai usulan murni DPD RI. 

"RUU tentang Pemerintahan Digital atau kami singkat PemDi, diharapkan dapat mengatasi sejumlah persoalan yang sering terjadi di lingkungan Pemerintahan, seperti kurang efektif dan efesien birokrasi di Indonesia selama ini," ungkapnya.

Khususnya terkait relasi hubungan kewenangan antarpemerintah pusat dan daerah di dalam penyelengaraan pemerintahan. 

Selain itu, secara sosiologis saat ini, perkembangan digitalisasi di dalam berbagai aspek dan sektor cukup massif dilakukan dan hasilnya terbukti dapat menyelesaikan sejumlah persoalan di dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait pelayanan publik.

Plt Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menyampaikan apresiasi tinggi atas kunjungan PPUU DPD RI ke Kaltim, yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh DPR RI.

"Tentu kita sangat berterimakasih kepada DPD RI, terlebih telah banyak mendukung Pemprov Kaltim dalam pelaksanaan pembangunan," ujar Riza.

Terlebih dalam RUU PemDi yang akan dibentuk, menurut Riza, pasti memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Artinya, ini akan mengatur semua produk-produk pelayanan berbasis teknologi informasi atau digital yang dilakukan pemerintah, sehingga tertib administrasi (data pribadi terlindungi), termasuk kegiatan yang bersifat transaksi," pungkasnya.

Tampak hadir pimpinan OPD kabupaten dan kota serta Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek, akademisi dan perwakilan Forkopimda.(yans/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation