Kalimantan Timur
Keamanan Tanggungjawab Semua Pihak

Keamanan Tanggungjawab Semua Pihak

 

BALIKPAPAN- Masalah keamanan tidak hanya menjadi urusan TNI/Polri saja, tetapi merupakan juga tanggungjawab semua pihak, seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, potensi dan indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, harus diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan secara dini.

Demikian dikatakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada  pembukaan rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) yang mengangkat tema : Upaya-upaya Mewujudkan Kalimantan Timur Maju 2018, yang berlangsung di ruang rapat Guest House Balikpapan, Kamis (12/2).

Acara terssebut dihadiri, Wagub Kaltim Mumin Faisyal, Plt Setprov Kaltim H Rusmadi, Kaploda Kaltim Irjen Pol  Handayono.  Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, Wakil Kajati Kaltim Yusuf SH, Kepala Binda Kaltim Mayjen TNI Eko Puruhito, anggota DPRD Kota Balikpapan, para asisten, kepala dinas, badan, kepala biro di lingkup Pemprov Kaltim.

Awang  Faroek mengatakan, Kaltim  secara demografi bermukim hampir seluruh etnis yang ada di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang sosial dan budaya. Hal ini akan mewarnai pergaulan kehidupan sosial yang sangat rawan gesekan/konflik sosial. Dari sisi geografis wilayah Kaltim juga sangat rawan dengan berbagai bencana.

Yang utama, lanjut Awang adalah partisipasi warga masyarakat untuk mewujudkan kewaspadaan dini sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci untuk menyukseskan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan untuk menjaga keamanan dari lingkungan terkecil  sampai di lingkungan paling besar negara.

Terlebih lagi pada tahun 2016 rencananya akan dilakukan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak. Belum lama ini Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR-RI menyepakati beberapa poin yang harus dimasukkan dalam revisi UU Pilkada. Poin paling krusial adalah waktu pelaksanaan yang sebelumnya dijadwal 2015 mundur menjadi Februari 2016. Sementara itu, Pemilukada serentak secara Nasional digelar pada 2017.

"Untuk menciptakan pelaksanaan Pemilukada yang lancar, maka masyarakat Kaltim saya imbau agar berperan secara proaktif dalam menjaga situasi politik dan menciptakan suasana politik yang aman dan kondusif. Kemudian, masyarakat sebaiknya memilih calon wakil rakyat sesuai hati nurani, tidak berdasarkan paksaan dari kelompok tertentu,"papar Awang. (mar/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation