Kalimantan Timur
Kejati dan BPKP Dampingi Pemprov Kaltim Tangani Corona

Doc humasprovkaltim

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim akan meminta pendampingan Kejati Kaltim terkait pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 atau Virus Corona. Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Jumat (24/4/2020) mengakui penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan anggaran  besar.

Ia mengungkapkan anggaran Rp388,5 miliar yang dialokasikan dengan melakukan pergeseran anggaran, nantinya digunakan untuk membiayai pengadaan alat dan bahan kesehatan, kemudian  untuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Dijelaskan Wagub Hadi, pemerintah pusat sudah  mengeluarkan kebijakan yang pada intinya mengatur tentang penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19.

“Pemprov Kaltim dan semua daerah di Kaltim telah menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut melalui penyesuaian ABPD 2020 yang kini sudah disampaikan ke Mendagri dan Menteri Keuangan,” terangnya.

Mengingat besarnya anggaran yang dialihkan, Pemprov Kaltim berharap mendapat  pendampingan, bimbingan dan arahan dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar proses penyesuaian tersebut senantiasa sesuai dengan koridor ketentuan dan norma yang berlaku. 

“Pemprov Kaltim sudah melakukan koordinasi dengan Kejati agar ada pendampingan sehingga apa yang dilakukan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” sebut Wagub Hadi Mulyadi.

Ditambahkan, ada beberapa hal yang memudahkan Pemprov Kaltim dalam melaksanakan amanat untuk mempercepat pemberantasan Virus Corona di Kaltim, namun kesemuanya harus tetap diwaspadai agar tidak ada penyimpangan atau kesalahan adminitrasi yang berdampak terhadap kerugian negara.

Dengan konsultasi terus menerus, ujar Wagub Hadi Mulyadi maka kesalahan akan dapat dihindari.

“Pemprov Kaltim berterima kasih kepada Kejati Kaltim dan BPKP yang telah bersedia mendampingi Pemprov Kaltim,” sebutnya. (fan/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation