SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim akan meminta pendampingan Kejati Kaltim terkait pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 atau Virus Corona. Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Jumat (24/4/2020) mengakui penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan anggaran besar.
Ia mengungkapkan anggaran Rp388,5 miliar yang dialokasikan dengan melakukan pergeseran anggaran, nantinya digunakan untuk membiayai pengadaan alat dan bahan kesehatan, kemudian untuk jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.
Dijelaskan Wagub Hadi, pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan yang pada intinya mengatur tentang penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19.
“Pemprov Kaltim dan semua daerah di Kaltim telah menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut melalui penyesuaian ABPD 2020 yang kini sudah disampaikan ke Mendagri dan Menteri Keuangan,” terangnya.
Mengingat besarnya anggaran yang dialihkan, Pemprov Kaltim berharap mendapat pendampingan, bimbingan dan arahan dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar proses penyesuaian tersebut senantiasa sesuai dengan koridor ketentuan dan norma yang berlaku.
“Pemprov Kaltim sudah melakukan koordinasi dengan Kejati agar ada pendampingan sehingga apa yang dilakukan tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” sebut Wagub Hadi Mulyadi.
Ditambahkan, ada beberapa hal yang memudahkan Pemprov Kaltim dalam melaksanakan amanat untuk mempercepat pemberantasan Virus Corona di Kaltim, namun kesemuanya harus tetap diwaspadai agar tidak ada penyimpangan atau kesalahan adminitrasi yang berdampak terhadap kerugian negara.
Dengan konsultasi terus menerus, ujar Wagub Hadi Mulyadi maka kesalahan akan dapat dihindari.
“Pemprov Kaltim berterima kasih kepada Kejati Kaltim dan BPKP yang telah bersedia mendampingi Pemprov Kaltim,” sebutnya. (fan/sul/humasprov kaltim)
28 November 2017 Jam 08:47:19
Pemerintahan
13 Januari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Maret 2023 Jam 10:34:43
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:04:05
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 18:54:37
Program Pemerintah
29 Maret 2023 Jam 18:51:08
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
01 Desember 2019 Jam 11:32:55
Kehumasan
03 Mei 2013 Jam 00:00:00
Politik
27 Februari 2020 Jam 06:23:32
Gubernur Kaltim
04 Juni 2018 Jam 21:05:55
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 Juni 2016 Jam 00:00:00
Sosial