Kementerian PU Usulkan Rp 46 Triliun Untuk Kawasan Inti IKN Nusantara

28 Januari 2022 Jam 18:54:10 Cinthia Informasi dan Komunikasi 603 kali

Foto Adi Suseno / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SEPAKU - Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah mulai diwujudkan.

Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ternyata sudah mengusulkan alokasi anggaran ke Kementerian Keuangan untuk percepatan pembangunan dan pengembangannya..

"Kalau alokasi anggaran tanyakan Menkeu, tapi kalau kami sudah usulkan untuk 2022 - 2024 sebesar Rp 46 triliun," sebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai mendampingi ketua dan pimpinan MPR RI meninjau titik nol kawasan IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis (27/1/2022).

Alokasi anggaran senilai puluhan triliun itu, menurut Basuki, untuk istana negara, gedung DPR, gedung MPR, jalan-jalan kawasan, air minum, drainase dan beberapa proyek utama lainnya di kawasan inti IKN.

"Pokoknya yang infrastruktur dasar yang harus diisi DIPA APBN 2022 sampai 2024, kami usulkan Rp 46 triliun," tegasnya lagi.

Namun demikian, Basuki mengakui anggaran untuk IKN ini belum dialokasikan Kementerian Keuangan, sebab belum masuk ke dalam DIPA.

"Uangnya sudah disiapkan, tapi belum dialokasikan di DIPA, gitu ya," sebutnya lagi.

Meski diakui Basuki untuk memulai pembangunan, masih menunggu instruksi presiden, seperti perencanaan istana sudah disiapkan, jalan sudah ditentukan presentasenya.

"Tapi tinggal menunggu perintah Bapak Presiden yang waktu itu menunggu undang-undang," ungkapnya.

Dan sekarang Undang-Undang IKN Nusantara sudah ada, tapi masih dilihat anggarannya. Sebab ujarnya, memamg harus ada pembahasan dulu antara pemerintah dan lembaga legislatif (DPR RI).

"Jadi tidak ada polemik. Jadi begini bahasanya, di DIPA belum ada tapi uangnya sudah ada, hanya belum dialokasikan, karena harus melalui proses pembahasan," jelasnya. (yans/sdn/sul/adpimprov kaltim)