JAKARTA- Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan langkah konkrit dalam pemberantasan Pengutan Liar (pungli) yang kini masih banyak di jumpai dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.
Presiden mengatakan pungli termasuk salah satu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam rangka menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat, serta untuk mempercepat program pemerintah, oleh karena itu presiden mengajak seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan langkah konkret memberantas pungli di berbagai lini, dengan operasi pemberantasn pungli (OPP) akan efektif dengan adanya keterpaduan.
"Diminta semua gubernur, bupati dan walikota untuk lebih gencar memberikan pengawasan serta memberikan peringatan kepada semua jajarannya masing-masing untuk tidak melakukan pungutan liar,"jelas Mukmin Faisyal, usai mengikuti Rapat Koordinasi gubernur se Indonesia dengan Presisen Joko Widodo, yang berlansung di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/10).
Selai itu, kata Mukmin Presiden Joko Widodo juga menyoroti masalah perizinan yang juga ada keterkaitan dengan pungli, tidak saja dalam mengurus KTP, pembuatan sertifikat, pungli pelabuhan, kantor, rumah sakit, masalah perijinan yang dikeluhkan banyak pihak termasuk investor, investor kadang dipersulit dan diperpanjang waktunya dalam pengurusan ijin. Oleh karenanya, hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi dengan memperketat pengawasan.
"Jika daerah masih mempersulit dan memperlambat perijinan, dikhatirkan para investor bisa tidak jadi berimvestasi di daerah, dan hal itu tentunya sangat merugikan daerah sendiri,"katanya.
Mukmin mengatakan, apa yang di sampaikan presiden Joko Widodo dalam rakor gubernur se Indonesia, nantinya juga Pemprov Kaltim akan melakukan hal yang sama yaitu mengundang seluruh bupati dan walikota untuk berkomitmen bersama dalam memberantas pungli.
"Rakor dengan seluruh buoti dan walikota harus mesti dilakukan, karena pungli hampir terjadi pada semua instansi, dengan begitu para kepala daerah mengerti tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam komitmen memberantas pungli di daerah,"tegas Mukmin.
Rakor gubernur se Indonesia dengan presiden Joko Widodo juga dihadiri Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, jajaran kabinet kerja, serta hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jaksa Agung M Prasetyo.(mar/humasprov)
21 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 November 2021 Jam 12:08:09
Pemerintahan
21 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Juni 2019 Jam 23:53:09
Pemerintahan
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
17 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Maret 2023 Jam 16:09:13
Agenda Pemerintah
05 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 Maret 2022 Jam 23:14:41
Informasi dan Komunikasi
06 Juni 2015 Jam 00:00:00
Perkebunan