JAKARTA- Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan langkah konkrit dalam pemberantasan Pengutan Liar (pungli) yang kini masih banyak di jumpai dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.
Presiden mengatakan pungli termasuk salah satu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam rangka menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat, serta untuk mempercepat program pemerintah, oleh karena itu presiden mengajak seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk melakukan langkah konkret memberantas pungli di berbagai lini, dengan operasi pemberantasn pungli (OPP) akan efektif dengan adanya keterpaduan.
"Diminta semua gubernur, bupati dan walikota untuk lebih gencar memberikan pengawasan serta memberikan peringatan kepada semua jajarannya masing-masing untuk tidak melakukan pungutan liar,"jelas Mukmin Faisyal, usai mengikuti Rapat Koordinasi gubernur se Indonesia dengan Presisen Joko Widodo, yang berlansung di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/10).
Selai itu, kata Mukmin Presiden Joko Widodo juga menyoroti masalah perizinan yang juga ada keterkaitan dengan pungli, tidak saja dalam mengurus KTP, pembuatan sertifikat, pungli pelabuhan, kantor, rumah sakit, masalah perijinan yang dikeluhkan banyak pihak termasuk investor, investor kadang dipersulit dan diperpanjang waktunya dalam pengurusan ijin. Oleh karenanya, hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi dengan memperketat pengawasan.
"Jika daerah masih mempersulit dan memperlambat perijinan, dikhatirkan para investor bisa tidak jadi berimvestasi di daerah, dan hal itu tentunya sangat merugikan daerah sendiri,"katanya.
Mukmin mengatakan, apa yang di sampaikan presiden Joko Widodo dalam rakor gubernur se Indonesia, nantinya juga Pemprov Kaltim akan melakukan hal yang sama yaitu mengundang seluruh bupati dan walikota untuk berkomitmen bersama dalam memberantas pungli.
"Rakor dengan seluruh buoti dan walikota harus mesti dilakukan, karena pungli hampir terjadi pada semua instansi, dengan begitu para kepala daerah mengerti tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam komitmen memberantas pungli di daerah,"tegas Mukmin.
Rakor gubernur se Indonesia dengan presiden Joko Widodo juga dihadiri Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, jajaran kabinet kerja, serta hadir pula Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Seskab Pramono Anung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jaksa Agung M Prasetyo.(mar/humasprov)
21 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Februari 2019 Jam 22:44:40
Pemerintahan
08 Juni 2020 Jam 14:51:29
Pemerintahan
08 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Oktober 2018 Jam 09:57:15
Pemerintahan
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
18 April 2018 Jam 21:31:02
Kehutanan
02 Januari 2020 Jam 21:54:27
Pemerintahan
29 November 2019 Jam 23:48:49
Korpri
26 Mei 2021 Jam 10:24:00
Berita Acara
22 September 2016 Jam 00:00:00
Sosial