Kalimantan Timur
Kepala Daerah Tuntaskan Konektifitas Antarwilayah

Awang Faroek Ishak

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim dibawah kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak telah menetapkan berbagai program prioritas daerah. Diantaranya, pembangunan infrastruktur baik jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan konektifitas antara daerah.

Diakui gubernur bahwa hingga saat ini masih banyak daerah di wilayah Kaltim yang memiliki kualitas dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. “Banyak jalan antarwilayah yang menjadi jaringan konektifitas kita memprihatinkan. Saya minta para kepala daerah untuk fokus tuntaskan konektifitas antarwilayah ini,” kata Awang, pekan lalu.

Menurut dia, penyediaan infrastruktur berupa jalan sebagai sarana dan prasarana pendukung transportasi menjadi wajib dilakukan pemerintah. Sebab kondisi jalan antarwilayah baik antar kabupaten maupun antarkota bahkan provinsi akan membantu memudahkan distribusi barang dan orang.

Bahkan, jalan dan jembatan menjadi saran utama dalam membuka keterisolasian untuk daerah pedalaman, perbatasan dan kawasan terluar serta tertinggal yang masih ada di Kaltim.

Misalnya lanjut Awang, jalan-jalan dalam daerah baik antar desa dan kecamatan yang belum terbangun dengan baik bahkan jauh dari berkualitas. Padahal, ujarnya, jalan-jalan itulah sebagai penghubung sekaligus urat nadi bagi masyarakat untuk mengangkut dan memasarkan hasil pertanian maupun produk-produk lainnya.

Sekaligus, melalui jalan-jalan itu juga dimanfaatkan pemerintah menyalurkan bantuan peralatan dan sarana pendukung pertanian maupun kegiatan usaha lainnya.     

“Akan sulit suatu daerah bisa berkembang dan terjadi pertumbuhan ekonomi tanpa adanya dukungan penuh ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dan berkualitas,” tegas Awang Faroek.

Gubernur berharap sinergitas kepala daerah ditingkatkan terutama dalam membangun infrastruktur di masing-masing wilayah agar meningkat taraf hidup masyarakat.(yans/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation