SAMARINDA- Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali menegaskan, kepala daerah merupakan ujung tombak dalam percepatan pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan kemiskinan bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan,
"Semangat inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai prakarsa pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari berbagai program yang bersifat bantuan langsung, pemberdayaan, sampai dengan bantuan permodalan," kata Bere Ali, Jumat (15/7).
Bere Ali menambahkan, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam pelaksanaan dan penajaman program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota merupakan ujung tombak dan berperan strategis dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah.
"Oleh karenanya, integrasi program kegiatan lintas sektor dan instansi di daerah ke depan agar lebih fokus dan tepat sasaran berdasarkan data yang akurat, dan berhasil mengurangi angka kemiskinan di daerah," ujarnya.(mar/humasprov)
19 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Januari 2020 Jam 15:25:17
Pemerintahan
18 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Februari 2021 Jam 22:05:59
Pemerintahan
01 Juli 2022 Jam 08:16:25
Pertanian dan Ketahanan Pangan
01 Juli 2022 Jam 08:10:36
Informasi dan Komunikasi
01 Juli 2022 Jam 08:06:41
Ibu Kota Negara
01 Juli 2022 Jam 07:59:52
Informasi dan Komunikasi
01 Juli 2022 Jam 07:55:43
Deregulasi Kebijakan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
20 Februari 2016 Jam 00:00:00
Sosial
31 Oktober 2021 Jam 21:34:22
Prestasi
20 Mei 2021 Jam 21:05:00
Pembangunan
17 Juni 2013 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
15 Juli 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi