Kepala OPD Harus Lakukan Pengawasan Internal

21 November 2017 Jam 11:52:42 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1766 kali

SAMARINDA - Organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengguna anggaran harus selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, taat pada peraturan perundang-undangan, proporsional, transparan dan bertanggung jawab. Gubernur Kaltim DR H Aawang Faroek Ishak selalu mengingatkan kepada seluruh kepala OPD agar terus melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

"Selain melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kepala OPD harus melakukan pengawasan internal, agar pelayanan dan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Awang Faroek Ishak belum lama ini. Dikatakan, untuk mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif maka perlu dilkukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan. Baik terkait tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, sebagai upaya untuk tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

"Maka kepada aparat pemerintahan agar jangan pernah ragu dalam menjalankan kegiatan yang tertuang dalam APBD, karena keraguan menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal, pembangunan terhambat, pertumbuhan ekonomi melambat, dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai," paparnya. Ditambahkan, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan semakin besar. Untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut maka aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltim harus tetap konsisten dan berkomitmen dalam meningkatkan kinerja dalam melayani maupun melaksanakan pembangunan.

"Seluruh aparatur Pemprov Kaltim harus totalitas dalam menjalankan amanat sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan hal itu bisa dilaksanakan tentu dengan dukungan semua pihak termasuk seluruh elemen masyarakat. (mar/sul/ri/humasprov)