JAKARTA - Sistem kepegawaian menjadi faktor penting pendukung sukses pembangunan. Oleh karena itu, urusan kepegawaian harus tetap mengacu kepada aturan-aturan kepegawaian dan harus bebas dari intervensi politik.
"Urusan kepegawaian harus tetap berpegang kepada etika dan kaidah-kaidah kepegawaian. Tidak boleh ada intervensi politik," tegas Gubernur Kaltim Isran Noor saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Sosialisasi Kepegawaian se-Kaltim yang digelar di Hotel Gran Alia Prapatan Jakarta, Senin (11/11/2019).
Akan lebih berbahaya kata Isran, jika intervensi politik itu mengarah ke urusan suku dan agama.
"Kan tidak mungkin Gubernur justru jadi pemrakarsa konflik SARA di daerahnya. Jadi untuk urusan kepegawaian ini, kita harus taat dengan etika dan kaidah-kaidah kepegawaian, jangan ada intervensi politik," tandasnya lagi.
Diakui Isran, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tergolong baru dalam implementasinya, sehingga masih banyak hal yang harus disesuaikan. Termasuk dalam urusan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan madya.
Rakernis mengusung tema "Melalui sinergitas dan kolaborasi intensif, kita wujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian berkelanjutan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kaltim".
Hadir Asisten Administrasi Umum Fathul Halim, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim Suroto dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Ardiningsih. Narasumber dihadirkan dari BKN.
Hadir pula para pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim.(sul/her/yans/humasprovkaltim)
11 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
25 Januari 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
03 April 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
25 Mei 2021 Jam 23:32:55
Pelatihan, Kepegawaian
26 September 2014 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
17 September 2019 Jam 22:16:53
Pelatihan, Kepegawaian
02 April 2023 Jam 17:47:35
Agama
02 April 2023 Jam 17:46:42
Wakil Gubernur Kaltim
02 April 2023 Jam 17:41:01
Ibu Kota Negara
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
22 Juli 2019 Jam 21:48:49
Pertanian dan Ketahanan Pangan
01 Juli 2015 Jam 00:00:00
Penanaman Modal
04 September 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
31 Agustus 2021 Jam 21:24:11
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01 November 2018 Jam 19:33:25
Kegiatan Pemerintah