02 April 2022 Jam 08:28:50   Cinthia   Ibu Kota Negara   379 kali

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan Provinsi Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi Pemprov dan masyarakat Kaltim taat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maknanya, hasil kekayaan alam tersebut disumbangkan untuk pembangunan bangsa negara.

 

"Kalau kita merdeka dan menjadi negara sendiri, kita akan lebih kaya dengan negara Brunei Darussalam, tetapi kita dalam tatanan NKRI. Kita rela sumbangan itu diberikan sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku di negara kita. Hasil kekayaan tersebut disumbangkan untuk pembangunan daerah lain," kata Hadi Mulyadi pada acara pelantikan pengurus DWP Gekrafs Kaltim, belum lama ini.

 

Hadi mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim tidak pernah lebih Rp 15 triliun. Dan Rp 15 triliun puncaknya terjadi pada tahun 2012, setelah itu APBD Kaltim turun naik, dan tahun ini 2022 mendekati Rp 12 triliun.

 

"Maknanya dananya kami terbatas. Apalagi luas Kaltim sama dengan pulau Jawa, dan di pulau Jawa hanya enam provinsi. APBD-nya kalau ditotalkan hampir ratusan triliun. Sementara Kaltim tidak pernah lebih dari Rp 12 triliun," ujarnya.

 

Walaupun demikian, lanjut Hadi Provinsi Kaltim pernah berusaha untuk mendapatkan keadilan dan selalu ditolak MK. Baik menjadikan daerah otonomi khusus, termasuk mengajukan judicial review untuk mengubah dana bagi hasil (DBH) yang tadinya 15,5 persen, berdasarkan kajian para akademisi seharusnya DBH sumber daya alam maupun DBH migas di Kaltim 30 persen sampai 40 persen, namun tidak disetujui juga.

 

"Walaupun demikian, Pemprov dan masyarakat Kaltim tidak pernah berontak dan berkecil hati atas keputusan tersebut. Kami tetap dalam NKRI, dan buah kesabaran kami, akhirnya Provinsi Kaltim ditetapkan menjadi Ibu Kota Nusantara," tegas Hadi Mulyadi.(mar/sul/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak