*Ardiningsih : Saling Mendorong Peran Satu Sama Lain Untuk Maju
SAMARINDA–Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim, Hj Ardiningsih, mengatakan kesetaraan gender dalam pembangunan selalu diupayakan, karena merupakan target dari MDGs. Namun dalam pelaksanaannya seringkali salah penafsiran, bahwa kesetaraan yang ditafsirkan itu laki-laki dan perempuan itu sama.
“Misalkan gubernurnya laki-laki maka wakilnya harus perempuan. Atau asistennya ada empat orang, dua laki-laki dan dua perempuan. Itu bukan begitu, tetapi kesetaraan dalam pembangunan adalah dalam fungsi dan perannya, artinya pembangunan ini tidak hanya dinikmati oleh laki-laki tetapi juga dinikmati oleh perempuan,” kata Ardiningsih, seusai Seminar Kesetaraan Gender Laki-Laki dan Perempuan dalam Pembangunan bersama Mario Teguh, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (9/3).
Sebagai gambaran, menurut dia, dalam manfaat pembangunan, misalnya untuk fasilitas pada kantor gubernur, harusnya ada sarana-sarana yang memang untuk laki-laki dan untuk perempuan. Seperti toilet dan tempat wudhu, jumlahnya tidak harus sama namun antara laki-laki dan perempuan harus dibedakan.
Demikian halnya dalam proses pembangunan, perempuan juga harus diberi kesempatan apa yang menjadi kebutuhan dari kaum perempuan itu.
“Misalnya jika di bandara, dalam pelayanan umum, perempuan perlu apa disana? Harusnya sama semua, namun tidak. Karena perempuan punya privasi, misalnya untuk menyusui anak berarti perlu ruang laktasi,” ucapnya.
Kemudian dalam kontrol, perempuan seharusnya boleh diberikan kesempatan. Atau sekarang perempuan diberikan kesempatan untuk mengontrol pembangunan, mana yang sudah responsif terhadap laki-laki dan perempuan, mana yang belum.
“Jadi kesetaraan itu tidak berarti harus sama-sama, dibagi dua antara laki-laki dan perempuan sama. Tetapi dalam manfaat pembangunan harus bisa sama-sama dinikmati laki-laki dan perempuan,”
Selain itu, lanjut dia, antara laki-laki dan perempuan, masing-masing harus menyadari perannya dalam pembangunan itu sama. Tetapi sebagai manusia, tentu mempunyai peran masing-masing dan harus ikhlas, yaitu perempuan harus ikhlas menjalani apa yang telah menjadi kodratnya dan laki-laki juga harus ikhlas menjalani apa yang menjadi kodratnya.
“Kalau kita mau duduk sama-sama tidak berarti kita harus mengambil peran satu sama lain, tetapi bagaimana kita mendorong peran satu sama lain itu sama-sama maju khususnya untuk kemajuan Kaltim,” tambahnya. (her/hmsprov).
05 Oktober 2017 Jam 08:29:50
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Juni 2022 Jam 21:12:03
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18 November 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31 Oktober 2019 Jam 22:01:01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:17:43
PKK
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
23 Mei 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
25 Juli 2019 Jam 22:38:55
Kesehatan
16 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
09 November 2021 Jam 14:31:44
Kegiatan Pemerintah
23 Desember 2014 Jam 00:00:00
Sosial