Ketika Ibu Kota Negara Bukan di Kaltim

02 Maret 2023 Jam 00:04:38 Nety Ibu Kota Negara 4181 kali

Foto Hudais Tri Putra / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Berbicara di depan para rektor dan pengurus yayasan perguruan tinggi swasta se-Kaltim di Balikpapan, Gubernur Isran Noor kembali menyinggung sejarah dipilihnya Benua Etam sebagai ibu kota negara baru Indonesia.

Gubernur mengisahkan bagaimana dirinya dipanggil secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberitahu rencana lokasi ibu kota baru.

"Pak Presiden memegang kertas hasil kajian yang berisi skoring lokasi calon ibu kota baru," ungkap Gubernur Isran Noor di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (1/3/2023).

Skoring yang ada di tangan Presiden Jokowi merupakan hasil kajian Bappenas. Hasilnya, lebih dari 70% ibu kota baru akan dibangun di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Gunung Mas. Faktor sejarah menjadi skor tertinggi yakni 50%. Seperti diketahui, gagasan pemindahan IKN pertama kali dilontarkan Presiden Soekarno untuk Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Di posisi kedua ada Kalimantan Selatan, karena secara kewilayahan letaknya berada lebih dekat dari Kalimantan Tengah.

"Saya paham maksud Pak Presiden. Pak Isran, saya mau umumkan lokasi IKN, tapi bukan di Kaltim. Karena skornya sudah ada," ucap Gubernur mencoba menerka pikiran Presiden Jokowi kala bertemu empat mata di Istana Negara pada 6 Agustus 2019 itu usai Rakor Penanganan Kebakaran.

"Saya katakan kepada Pak Presiden. Pak Presiden segera saja umumkan. Dimana pun ibu kota baru dibangun, Kaltim akan selalu taat, patuh dan setia kepada republik ini," ungkap Gubernur.

Gubernur Isran pun merinci kepatuhan, ketaatan dan kesetiaan rakyat Kaltim itu kepada Negara'Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari era eksploitasi minyak di awal kemerdekaan Indonesia, lanjut era kayu tahun 70an, eksploitasi gas mulai 80an sampai booming batu bara tahun 90an hingga saat ini. Kaltim tidak pernah sekalipun berniat merdeka atau angkat senjata untuk menuntut keadilan.

"Kaltim selalu menyampaikan rasa kecewanya melalui jalur konstitusional. Tidak pernah mau merdeka atau macam-macam," tegas Gubernur.

Cara konstitusional itu diwujudkan dalam bentuk perjuangan menuntut otonomi khusus pada 2010 dan judicial review UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Semuanya gagal. Tapi kami tidak pernah mau menuntut merdeka. Itulah bukti taat, patuh dan kesetiaan rakyat Kaltim kepada NKRI," papar Gubernur lagi di depan Presiden kala itu.

Satu poin penting lain yang disampaikan Gubernur Isran Noor kepada Presiden Jokowi ketika itu adalah soal kedamaian Benua Etam.

"Pak Presiden, yang lain tidak saya sebutkan. Tapi di Kaltim tidak pernah terjadi konflik SARA," sebut Gubernur Isran lagi.

Hingga akhirnya, pada 24 Agustus 2019 Gubernur Isran Noor menerima undangan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Yang diundang Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Kaltim. Di situ saya yakin, Kaltim yang akhirnya dipilih Presiden Jokowi walaupun skornya paling bawah," ungkap Gubernur.

Dan benar saja, pada 26 Agustus 2019, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana lokasi ibu kota baru Indonesia yang berada di sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian lainnya di Kutai Kartanegara (Kukar).

Kisah yang disampaikan Gubernur Isran Noor di depan para rektor perguruan tinggi swasta ini lebih dimaksudkan sebagai motivasi, bahwa apapun hal yang akan dituju diperlukan kerja keras, argumen dan alasan ilmiah. Termasuk ketika perguruan tinggi swasta akan berkiprah di area penyiapan sumber daya manusia Kaltim untuk IKN. (sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait