Hormati Penegakan Hukum dan Teguh dalam NKRI
SAMARINDA – Ketua Mahkamah Agung (MA), HM Hatta Ali memberikan pujian kepada Gubernur dan rakyat Kaltim yang selalu mengupayakan proses penegakan hukum sesuai prosedur dan tetap komit menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap hormat dan loyal rakyat Kaltim ini pun layak menjadi contoh bagi masyarakat provinsi lain di Indonesia.
“Salut saya kepada gubernur dan rakyat Kalimantan Timur yang benar-benar menghormati proses penegakan hukum. Apapun yang sudah diputuskan lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata diterima dengan lapang dada dan tidak ada reaksi yang berlebihan meski keputusan itu dinilai sangat mengecewakan rakyat Kaltim,” puji Ketua Mahkamah Agung, HM Hatta Ali pada Silaturahmi Gubernur Kaltim dengan Ketua Mahkamah Agung di Pendopo Lamin Etam, Rabu (22/5).
Pernyataan ini disampaikan Hatta Ali untuk memberikan apresiasi atas sikap legowo rakyat Kaltim yang gagal dalam proses gugatan uji materi atau yudicial review terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Mahkamah Konstitusi (MK), tahun lalu. Gugatan diajukan rakyat Kaltim karena merasakan ketidakadilan dalam porsi bagi hasil minyak dan gas bumi (migas). Porsi dana bagi hasil sangat tidak sebanding dengan hasil bumi yang dikeruk selama puluhan tahun dari bumi Kaltim.
Salut Ketua MA, Hatta Ali karena meski gagal memperoleh putusan sesuai harapan yang lebih adil dalam putusan MK, hal itu tidak membuat masyarakat Kaltim bereaksi berlebihan dan melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan permasalahan ketertiban dan keamanan baik di daerah terlebih nasional.
Pujian lain juga disampaikan Hatta Ali. Menurutnya, selama menduduki jabatan Ketua MA, dia hanya sedikit menerima surat keluhan dari rakyat Kaltim ikan masyarakat ke Mahkamah Agung dari rakyat Kaltim yang mempersoalkan tentang penegakan hukum yang tidak sehat. “Saya melihat di Kaltim ini aman-aman saja,” puji Hatta Ali lagi.
Menurutnya, kondisi ini tercipta karena adanya komitmen yang kuat dan tinggi dari kepala daerah khususnya Gubernur bersama seluruh jajaran dengan dukungan kabupaten dan kota terhadap upaya penegakan hukum.
“Kondisi keamanan dan kedamaian di daerah ini tidak terlepas dari tekad yang kuat dari kepala daerah bersama rakyatnya, sehingga kondisi daerah yang kondusif tetap terpelihara dan ini patut menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” ujar Hatta.
Sementara terkait masih tingginya kasus-kasus narkoba di Kaltim, Hatta Ali sependapat agar sebaiknya Gubernur bersama Bupati dan Walikota segera mempersiapkan dan membangun pusat rehabilitasi penanganan narkoba.
“Kejahatan narkoba sering terjadi di kota-kota yang tingkat kesejahteraannya tinggi, sepert Kaltim ini. Karenanya, perlu upaya serius para kepala daerah dan semua pihak terkait. Mahkamah Agung beserta seluruh jajaran di daerah sangat mendukung atas upaya-upaya penegakan hukum di daerah,” ungkap Hatta Ali.
Hadir dalam silaturahmi tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Saleh beserta seluruh pejabat eselon I di lingkup MA. Dari jajaran Pemprov Kaltim nampak hadir Wakil Gubernur Farid Wadjdy beserta istri dan pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Kaltim. (yans/sul/hmsprov).
///Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak bersama Ketua Mahkamah Agung (MA), Dr HM Hatta Ali, usai melakukan silaturahmi dengan jajaran Pemprov Kaltim.(johan/humasprov kaltim)
18 November 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
20 Juli 2017 Jam 07:57:21
Hukum dan HAM
23 September 2015 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
21 Maret 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
02 Juni 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
30 Mei 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
26 Januari 2023 Jam 06:05:37
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Desember 2013 Jam 00:00:00
Investasi
07 April 2015 Jam 00:00:00
Perkebunan
28 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
22 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 November 2015 Jam 00:00:00
Penanaman Modal