SAMARINDA - Pondok pesantren (ponpes) tidak boleh dimarginalkan, namun disupport (didukung penuh semua pihak). Ungkapan itu menjadi pembuka Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim pada Seminar Pemberdayaan Ekonomi Pesantren.
Dalam even tersebut Roby (panggilan akrab HM Yadi Robyan Noor) menjadi keynote speech di Mahakam Sharia Festival yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Kaltim pada Jumat (3/5/2019).
Menurut Roby, potensi pesantren dengan kemandirian, daya juang dan kewirausahaan menjadi faktor penting dalam kesuksesan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan data BPS pada 2017 tercatat 139 ponpes di Kaltim dengan santri mencapai 24.781 orang. Didominasi tiga daerah yakni Balikpapan 21 ponpes dengan 6.209 santri disusul Samarinda 33 ponpes dengan 5.842 santri dan Kutai Kartanegara 28 ponpes terdapat 3.878 santri.
"Misi Pemprov Kaltim terkait ekonomi dan kesejahteraan dalam RPJMD 2019-2023 tertumpu pada pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan. Terutama mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah," kata Roby.
Pembangunan sumberdaya manusia menjadi salah satu misi Pemprov Kaltim membentuk SDM berakhlak mulia dan berdayasaing. "Fokus pemerintah menyiapkan SDM unggul dan siap pakai mengatasi kualitas pendidikan dan dayasaing tenaga kerja yang masih rendah," ungkapnya.
Roby menambahkan Pemprov menyambut baik program pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai penguatan dalam rantai nilai-nilai halal guna memajukan ekonomi syariah Indonesia. "Pesantren merupakan ekosistem yang memiliki jaringan luas dapat menjadi basis kekuatan ekonomi masyarakat, daerah bahkan bangsa," jelasnya.
Pemprov ungkap Roby, berharap program pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren terlaksana dengan baik dan berhasil sebagai implementasi arus baru ekonomi Kaltim.
Selain itu, Bank Indonesia (BI) sebagai mitra strategis pemerintah daerah diharapkan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah banyak melakukan oenelitian dan kajian aplikasi spesifik yang mendalam. "Sehingga dapat dimanfaatkan perangkat daerah di provinsi. BI juga bisa memberikan kritik terhadap kebijakan mauoun solusi membangun kepada pemerintah guna membangun lebih dan efektif dalam perwujudan visi Berani untuk Kaltim Berdaulat," harapnya.
Seminar dihadiri Kepala Perwakilan BI Kaltim Muhammad Nur, Ketua OJK Kaltim Dwi Ariyanto, narasumber dari BI Jakarta dan pimpinan Ponpes Al-Attifag Jabar. Kegiatan sehari diikuti 200 peserta terdiri pimpinan bank negeri/swasta, Bank Syariah dan perwakilan Ponpes se-Kaltim, mahasiswa dan pimpinan perguruan tinggi negeri/swasta se-Kaltim. (yans/her/humasprovkaltim)
01 Juni 2019 Jam 13:23:48
Kegiatan Silaturahmi
05 November 2018 Jam 17:35:59
Kegiatan Silaturahmi
21 Juni 2017 Jam 09:28:27
Kegiatan Silaturahmi
22 Oktober 2018 Jam 18:38:54
Kegiatan Silaturahmi
24 Oktober 2019 Jam 08:51:03
Kegiatan Silaturahmi
04 Agustus 2022 Jam 14:52:56
Kegiatan Silaturahmi
05 Februari 2023 Jam 07:48:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Februari 2023 Jam 07:45:48
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:43:33
Informasi dan Komunikasi
01 Februari 2023 Jam 07:40:29
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:37:47
PKK
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
16 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 September 2019 Jam 20:35:06
Perkebunan
31 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
22 Januari 2014 Jam 00:00:00
Warga Kaltim Bicara