SAMARINDA - Wakil Gubernur Provinsi Kaltim diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad membuka Konsultasi Publik 1 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim tahun 2025-2045 yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim secara offline dan online di Ballroom Hotel Mercure Samarimda, Kamis (30/3/2023).
“Konsultasi Publik 1 Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Kaltim Tahun 2025-2045 dalam konteks KLHS menjadi sangat penting, karena kalau berbicara di dalam perencanaan, kita ada di dalam fase akhir dan memasuki fase awal dan selama ini kita sudah cukup di-preasure dengan penyusunan RPD, dan dasarnya nanti kita juga akan menyusun RPJPD 2025-2045. Artinya kita berbicara mendesain Kaltim untuk 20 tahun yang akan datang,” kata Ujang Rachmad.
Desain rencana, lanjut Ujang Rachmad rencana kerja dan program (RKP) juga harus dipikirkan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan di sinilah KLHS berperan.
Melalui konsultasi publik pertama ini, diharapkan akan dapat diperoleh berbagai masukan dan meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan peserta tentang proses perencanaan jangka panjang, tentang pelaksanaan KLHS RPJPD.
“Terutama dalam analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan, analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan perumusan alternatif mitigasi perbaikan kebijakan, rencana, program, dokumen perencanan daerah, termasuk aksi mitigasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim di sektor hutan dan lahan di Kaltim pada umumnya,” tandasnya.
Ujang Rachmad juga mengharapkan KLHS dapat menjadi pedoman dan tindak lanjut ke depan dalam mendukung kebijakan program yang dilaksanakan tingkat pusat maupun di Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota. Khususnya kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Maupun dalam optimalisasi analisis isu strategis daerah, analisis capaian indikator TPB, analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup, alternatif dan skenario capaian TPB berbasis muatan KRP.
Ketua penyelenggara Konsultasi Publik 1 Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Kaltim yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Perpres 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembagunan Berkelanjutan yang merupakan bentuk komitmen dari pemerintah yang selaras dengan RPJPD, maka dokumen pemerintah daerah yang diperlukan. Dukungan tersebut akan dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya RPJPD untuk periode 20 tahun ke depan.
“Dalam rangka penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Kaltim telah dibentuk tim penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Kaltim melalui Surat Gubernur Nomor 660.2/K.30/2023 tanggal 11 Januari 2023, yang anggota-anggotanya berasal dari instansi vertikal perangkat daerah Provinsi Kaltim, akademisi dengan dibantu dengan pakar dan tenaga ahli KLHS,” tandasnya.
Rizal juga menyampaiikan pada 14 Maret 2023 telah dilaksanakan rapat identifikasi dan pengumpulan awal data TPB, dengan target 17 TPB, di mana terdapat 111 isu panjang, yang kemudian dipadatkan dan dilakukan penyederhanaan menjadi 8 isu TPB.
“Yang pada hasil akhir akan ditentukan dalam konsultasi publik ini, dimana akan menjadi isu strategis sebagai bahan pengkajian pembangunan berkelanjutan dalam proses analisa data KLHS RPJPD yang berkelanjutan,” kata Rafiddin Rizal. (mar/sul/ ky/adpimprov kaltim)
13 Februari 2023 Jam 20:46:03
Agenda Pemerintah
20 Desember 2022 Jam 07:15:42
Agenda Pemerintah
19 Mei 2022 Jam 21:26:40
Agenda Pemerintah
26 Januari 2022 Jam 11:24:56
Agenda Pemerintah
09 Maret 2023 Jam 16:28:20
Agenda Pemerintah
10 Februari 2023 Jam 20:16:47
Agenda Pemerintah
11 Desember 2023 Jam 00:04:16
Gubernur Kaltim
10 Desember 2023 Jam 00:01:40
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2020 Jam 20:46:07
Sosialisasi Masyarakat
28 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 April 2014 Jam 00:00:00
Penataan Ruang
13 Januari 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
27 September 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah