Otonomi khusus adalah harapan masyarakat yang selama ini sangat merasakan dampak ketidakadilan pusat. Bayangkan, 69 tahun Indonesia merdeka bahkan masyarakat kita di pedalaman ada yang mengira presiden kita masih Soekarno, karena memang tidak ada perubahan di sana. Padahal mereka hidup dikelilingi sumber daya alam melimpah yang saat ini terus dikuras dan menjadi penerimaan negara. Kemarin malam saya bermalam di Samarinda, ibukota provinsi. Listrik padam lebih dari 3 jam. Ini menyedihkan, karena terjadi di Kaltim yang merupakan sumber energi nasional dari minyak dan gas serta batu bara. Perjuangan otonomi khusus kita sangat konstitusional, bukan inkonstitusional. Tidak ada makar dan kita tidak ingin bertindak anarkis. Tidak seperti di Aceh dan Papua, saling bunuh antara militer dan masyarakat hanya untuk mendapatkan otsus. Kaltim tidak seperti itu, kita ingin yang baik-baik dan konstitusional. |
Apapun namanya, otonomi khusus (otsus) atau apapun itu, kami sangat mendukung. Intinya, pemerintah dan rakyat Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) sangat mendukung perjuangan Kaltim untuk mendapat keadilan pemerintah pusat. Sementara ini, perhatian pemerintah pusat memang tidak adil. Masyarakat kita masih banyak yang miskin, infrastruktur publik juga masih banyak yang belum terpenuhi. Tuntutan masyarakat dewasa ini juga semakin besar. Jika keadilan pusat untuk Kaltim masih seperti ini, maka masih perlu waktu yang sangat lama untuk rakyat Kaltim mencapai kesejahteraan. Akan lebih menyedihkan, jika Kaltim belum lagi sejahtera, tetapi sumber daya alam kita sudah tidak tersisa lagi. Lalu apalagi yang kita harapkan. Oleh sebab itu, otsus harus kita perjuangkan agar pusat mau memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepada Kaltim. Dengan dana otsus yang lebih besar, kami akan lebih bersemangat membangun pertanian PPU hingga menjadi lumbung pangan di Kaltim. |
Saya sudah lebih dulu menyuarakan otonomi khusus (otsus) di Samarinda. Komitmen kita sama mendukung otsus dalam bingkai NKRI. Dengan berjuang bersama, saya yakin masyarakat Kaltim bisa mewujudkan tuntutan tersebut. Tetapi tetap harus menjaga kondusifitas daerah, keamanan dan persatuan Indonesia. Alasannya sederhana. Jika dibandingkan devisa yang mengalir ke Negara, tidak sebanding dengan rusaknya sumber daya alam yang dikuras selama ini. Alokasi dana pembangunan juga tidak sebanding. Contoh saja, ketika kita jalan dari Balikpapan ke Samarinda, kemudian Samarinda ke Bontang, Bontang ke Kutai Timur, maupun Kutai Timur. Atau kita mau ke Kutai Barat terus ke Mahakam Ulu. Berapa jarak tempuh yang dicapai dan berapa waktu yang terbuang untuk mencapai daerah satu dan yang lain. Orang luar Kaltim tidak banyak tahu ini. Infrastruktur kita masih sangat tertinggal. Semua itu karena alokasi anggaran yang sangat minim. Secara pribadi saya siap bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Bupati/Walikota se Kaltim serta tokoh masyarakat untuk menyuarakan ini ke pusat, baik di DPD dan DPR RI maupun Presiden Joko Widodo. |
Pergerakan menuntut otsus juga kami gelorakan ke seluruh komponen masyarakat Balikpapan. Kami sudah sampaikan bahwa Balikpapan mempunyai kilang pengolahan minyak untuk Indonesia Timur. Tapi, apa yang dirasakan rakyat Kaltim, khususnya Balikpapan? Meski kilangnya ada di Balikpapan, namun dana bagi hasil sangat kecil diterima daerah. Karena itu, sangat pantas Kaltim menuntut otsus. Tujuan ini mulia demi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Sebagai kepala daerah saya siap mendukung Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak untuk bersama-sama menghadap DPR dan DPD RI serta Presiden untuk menyuarakan hak rakyat tersebut |
Bupati Kutai Barat (Kubar) Ismail Thomas beserta seluruh elemen masyarakat Kubar sangat mendukung rencana Pemprov Kaltim untuk mengajukan otonomi khusus ke pemerintah pusat. Sekali lagi kita sangat mendukung gagasan tersebut. Otonomi daerah (otda) saja sudah kita rasakan dampaknya, jalan-jalan tembus ke Kubar yang tadinya belum ada. Sekarang sudah ada. Hal serupa terjadi pada daerah lainnya di Kaltim, dimana pembangunan bidang infrastruktur sudah dirasakan. Untuk otsus pada prinsipnya harus ada kesungguhan dan keseriusan. Makanya harus kompak satu suara dan satu tujuan menuntut pembentukan otsus, sehingga menunjukan perjuangan tersebut memang murni aspirasi masyarakat, bukan keinginan pihak-pihak tertentu. Hanya patut diingat, otsus harus tetap dalam bingkai NKRI. Jangan sampai ada nada pemisahan, karena itu bentuk pelanggaran komitmen mempertahankan keutuhan NKRI. NKRI harga mati. |
Otonomi khusus harus kita perjuangkan. Bupati/walikota harus kompak. Dukungan harus disampaikan melalui Pemprov dan DPRD Kaltim hingga membentuk tim. Tim ini harus bekerja maksimal, jangan sampai kalah lagi. Otsus harus kita perjuangkan secara maksimal. Otsus harus jadi kenyataan. Karena itu perlu dukungan seluruh elemen masyarakat Kaltim, tidak terkecuali para bupati/walikota juga harus kompak, sehingga perjuangan untuk mendapatkan otsus tidak sia-sia. Otsus harus bisa kita dapatkan demi kemajuan dan pemerataan pembangunan di Kaltim. |
Kita sangat berharap tuntutan otonomi khusus bisa segera tercapai. Sudah lama sekali kita tidak merasakan keadilan. Dana yang kita berikan melalui hasil sumber daya alam (SDA) di Kaltim, sangat tidak seimbang, antara yang keluar dan besarnya dana yang masuk kembali ke Kaltim. Mudah-mudahan dengan otsus, Kaltim bisa mendapatkan dana bagi hasil yang lebih adil. Bukan hanya pemerintah, seluruh elemen rakyat Kukar juga sangat mendukung otsus. Kaltim kaya dengan sumber daya alam batu bara, minyak dan gas, namun masyarakatnya masih tertinggal, terutama di daerah pedalaman. Dengan otsus kita berharap pemerataan dapat dilakukan di berbagai sektor dan ke semua wilayah. |
Kami harus mengakui selama kepemimpinan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, Kabupaten Paser berkembang jauh lebih baik. Banyak perubahan yang dirasakan masyarakat. Kami sangat yakin, Paser akan berkembang lebih pesat lagi jika otsus benar-benar diimplementasikan di Kaltim. Menurut kami, otsus sangat penting dan strategis terutama dalam memperoleh peningkatan alokasi anggaran (APBN) dari pemerintah pusat. Karena jujur saja, jalan-jalan negara kualitas dan kuantitasnya masih sangat kurang. Karena itu, otsus harus terus diperjuangkan. Seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah serta legislatif tanah Paser sangat mendukung perjuangan otsus. |
Saya yakin dan berharap perjuangan kita bersama untuk meraih otonomi khusus (otsus) ini nantinya akan berdampak pada perwujudan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena perlu diketahui tingkat kemiskinan masyarakat Kaltim yang tersebar di kabupaten dan kota ini masih sangat tinggi. Sementara kekayaan sumber daya alam kita sangat berlimpah dan selama ini terus dikuras tetapi tidak berimbas signifikan ke daerah. Karena itulah mari bersama-sama bergandengan tangan berjuang menuntut perhatian pusat. Fokus pembangunan kita ke depan adalah bagaimana kita terus berupaya menurunkan angka pengangguran serta mengentaskan kemiskinan dengan terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha dengan dukungan serta perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat yang masih baru terbentuk ini. |
Masyarakat perbatasan mendukung sepenuhnya Gubernur untuk memperjuangkan otsus. Mereka sangat berharap otsus akan mempercepat pembangunan kawasan tersebut. Akses menuju perbatasan hanya melalui Sungai Mahakam. Infrastruktur jalan sangat terbatas dan ini sangat sulit bagi kami. Listrik terbatas, begitu juga fasilitas umum lainnya. Karena itu, kami sangat mendukung tuntutan otsus ini. |
26 September 2018 Jam 17:15:34
Pemerintahan
28 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 November 2017 Jam 09:08:08
Pemerintahan
30 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
19 Juli 2018 Jam 20:39:07
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27 Maret 2022 Jam 23:22:52
Wakil Gubernur Kaltim
24 Juli 2019 Jam 21:15:03
Perencanaan Kegiatan
30 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
20 Juni 2018 Jam 18:02:14
Kegiatan Silaturahmi