SAMARINDA - Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemprov Kaltim yang telah memprioritaskan alokasi anggaran APBD Provinsi sebesar 10 persen untuk bidang kesehatan.
Pimpinan rombongan Komisi IX DPR RI, Ermalena mengatakan kebijakan yang ditetapkan Pemprov Kaltim sangat bagus. Karena hal itu, sesuai dengan UU Kesehatan Tahun 2009.
“Jika memang kondisinya demikian, maka Pemprov Kaltim telah menjalankan instruksi undang-undang, yaitu pemenuhan alokasi anggaran kesehatan yang dibebankan melalui APBD sebesar 10 persen. Sedangkan untuk pusat mengalokasikan 5 persen dari APBN,” kata Ermalena usai memimpin kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Kaltim yang diterima Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali, Selasa (1/11).
Menurut Ermalena, jika pemerintah provinsi mengalami kesulitan dalam alokasi anggaran khususnya bidang kesehatan, maka DPR RI melalui Komisi IX siap menampung aspirasi tersebut, bahkan jika ada kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberatkan daerah dalam mengembangkan bidang kesehatan tentunya akan disampaikan kepada pemerintah pusat oleh DPR RI agar segera ditemukan solusi terbaiknya.
Apabila anggaran kesehatan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah, maka program kesehatan di daerah akan berjalan dengan baik. Karena, kesuksesan pembangunan daerah tidak hanya terlihat dari berapa besar bangunan infrastruktur fisik yang dibangun pemerintah daerah tetapi juga adanya penjaminan kesehatan yang merata kepada rakyat.
“Jika masyarakat sehat, maka produktivitas masyarakat dapat terjaga. Jika produktivitas terjaga tentu pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi maksimal,” jelasnya.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Bere Ali menyambut baik kunjungan kerja Anggota Komis IX DPR RI ke Pemprov Kaltim. Sebagai lembaga yang turut menjadi pengawas dalam mendukung pembangunan di daerah, khususnya bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Kunjungan Komisi IX DPR ini kita manfaatkan dengan baik. Karena dengan adanya kunjungan ini pemerintah provinsi bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Apalagi, masyarakat saat ini dituntut untuk menjadi anggota BPJS, sehingga bisa mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah,” jelasnya. (jay/sul/humasprov)
19 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
14 November 2017 Jam 10:16:04
Kesehatan
23 September 2021 Jam 21:39:35
Kesehatan
06 Juni 2015 Jam 00:00:00
Kesehatan
28 September 2021 Jam 07:06:33
Kesehatan
12 Januari 2015 Jam 00:00:00
Kesehatan
03 Juni 2023 Jam 22:25:42
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
25 April 2021 Jam 19:30:52
Pemerintahan
30 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Februari 2019 Jam 18:10:48
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
30 Maret 2019 Jam 23:35:28
Event
29 September 2019 Jam 22:33:16
Sumber Daya Manusia