Komite II DPD RI Serap Aspirasi Soal Desa Belum Teraliri Listrik

15 Juni 2022 Jam 22:03:05 Cinthia Aspirasi Masyarakat 836 kali

Foto Hudais Tri Putra / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kaltim dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat terkait daerah-daerah yang belum teraliri listrik, sehingga menghambat roda perekonomian masyarakat.

Rombongan Komite II DPD RI dipimpin langsung Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen dan diterima Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi beserta jajaran, bupati dan wakil bupati, termasuk lembaga vertikal di Kaltim yang digelar di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/6/2022).

Hadi Mulyadi dalam sambutan selamat datang dan apresiasi kepada rombongan Komite II DPD RI di Provinsi Kaltim dalam kaitannya menyerap aspirasi dan masukan terkait daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Sehingga dengan kunjungan kerja ini nantinya dapat mencarikan solusi.

“Sebagaimana tema undangan hari ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, terkait daerah-daerah yang belum teraliri listrik di Kaltim, memang menjadi persoalan yang tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, karena kondisi Indonesia yang terdiri ribuan pulau. Oleh karena itu ada saatnya PLN dan pemerintah daerah bekerja keras, termasuk para pengusaha harus membantu, dimana ada daerah-daerah tertentu secara keekonomian PLN tidak mungkin membangun jaringan ke daerah yang penduduknya sedikit, dan hal seperti ini harus dirumuskan dan dicarikan solusinya,” papar Hadi Mulyadi.

Selain masalah daerah-daerah di Kaltim yang belum teraliri listrik, mantan legislator Karang Paci dan Senayan itu juga curhat kepada Komite II, dimana Provinsi Kaltim tiap tahun tidak kurang Rp500 triliun menyumbang untuk devisa negara, tetapi yang kembali ke Kaltim melalui APBD sebesar Rp11,6 triliun, dan terbesar pada tahun 2012 sekitar Rp15 triliun, sejak itu tidak pernah lagi.

“Kita cek di keuangan dan Bappenas, 60 persen APBN berputar di Pulau Jawa, 20 persen di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ini sesuatu yang memang dilematis, dan keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kaltim adalah keputusan yang sangat luar biasa, sehingga secara bertahap akan terjadi migrasi, dan dengan migrasi itu akan terjadi ikutan berbagi proyek barang jasa, industri maupun pembangunan pemerintahan, sehingga nanti pembangunan tidak lagi Jawa sentris tetapi benar-benar Indonesia sentris. Walaupun dananya terbatas, tetapi itu harus kita wujudkan untuk anak cucu kita,” papar Hadi Mulyadi.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen mengatakan, kunjungan kerja di Kaltim dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, ketika pimpinan DPR RI berada di daerah dalam rangka kunjungan dinas sehubungan dengan keluhan-keluhan masyarakat dengan daerah-daerah yang belum teraliri listrik.

“Kami Komite II DPD RI langsung bekerja, bergerak cepat. Disposisi pimpinan langsung kami laksanakan sebagai komite atau kelengkapan untuk menindaklanjuti aspirasi, dan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Kaltim khususnya Wakil Gubernur Kaltim yang telah memfasilitasi pertemuan ini, dengan harapan dapat masukan sekaligus mencarikan solusi untuk mengatasi daerah-daerah tertinggal yang belum teraliri listrik khususnya di Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahulu dan Kabupaten Berau,” papar Rikky Semen.(mar/sul/adpimprov kaltim)