Kompetensi dan Jumlah Penyuluh Masih Kurang
SAMARINDA-Kegiatan percepatan pembangunan sektor pertanian dalam pencapaian swasembada pangan di Kaltim perlu upaya maksimal, mengingat kompetensi dan jumlah tenaga penyuluh lapang masih kurang.
"Kita terus inventarisasi secara kelembagaan maupun sumber daya manusia (SDM), khususnya berkaitan dengan tenaga penyuluh lapang," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kaltim H Fuad Asaddin usai membuka Forum Koordinasi Balai Penyuluh Pertanian/Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di UPTB Bapeltan Sempaja Samarinda, Kamis (28/5).
Dia menyebutkan dari 566 penyuluh pertanian hanya tujuh persen atau 40 penyuluh yang tersertifikasi. Sementara masih ada sekitar 93 persen yang belum tersertifikasi.
Kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki setiap tenaga penyuluh menurut Fuad, ditunjukkan dengan sertifikasi yang dimiliki khususnya kompetensi terkait masing-masing bidang keahlian baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan juga peternakan.
Kompetensi dan kualifikasi tenaga penyuluh sangat penting terutama dalam mendukung kegiatan pendampingan bagi pelaku utama di tingkat lapang. Utamanya, pengembangan komoditi di masing-masing sentra pertanian.
Selain itu, jumlah tenaga penyuluh yang idealnya satu desa satu penyuluh namun hingga kini masih kurang. Kaltim memiliki 1.012 desa sewajarnya terdapat 1.012 tenaga penyuluh tetapi saat ini sebanyak 855 orang berarti masih kurang 157 orang.
"Kita berharap kondisi penyuluh khususnya jumlah yang masih kurang maupun belum dimilikinya kompetensi tersebut menjadi perhatain semua pihak terlebih pemerintah pusat untuk mengisi formasi temaga penyuluh di daerah," harap Fuad.
Sementara itu, secara kelembagaan baik Balai Penyuluh Pertanian (BPP) maupun Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) juga masih kurang bahkan yang sudah terbentuk namun belum beroperasi secara maksimal.
"Idealnya lembaga BPP maupun BP3K harus terbentuk di setiap kecamatan sebagai wadah atau organisasi tenaga penyuluh di tingkat lapang. Namun, masih banyak yang belum berperan secara maksimal. kalau ini terpenuhi kita yakin swasembada pangan Kaltim dapat dicapai," ungkap Fuad Asaddin.
Kedepan lanjut Fuad, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian akan memberikan insentif atau dana untuk mendukung kegiatan operasional bagi lembaga yang menaungi para pendamping pelaku utama sektor pertaian di tingkat kecamatan.
Forum koordinasi BPP/BP3K se-Kaltim dilaksanakan selama tiga hari (27-29 Mei) dan diikuti 100 peserta terdiri koordinator BPP/BP3K se-Kaltim dan unit pelaksana teknis (UPT) yang membidangi fungsi penyuluhan dengan nara sumber Kepala Pusat Penyuluhan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Fathan A Rasyid. (yans/sul/es/hmsprov)
22 Mei 2018 Jam 04:44:48
Pembangunan
21 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 September 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
03 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 Januari 2022 Jam 09:48:28
Gubernur Kaltim
20 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 November 2021 Jam 21:43:01
Lingkungan Hidup