SAMARINDA - Konflik pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kaltim diharapkan tidak diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim. Penyelesaian konflik harus dilakukan secara bersama seluruh pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
Karena itu, melalui rapat koordinasi (Rakor) penyelesaian konflik SDA di Kaltim diharapkan ada masukan atau saran yang dihasilkan, sehingga permasalahan yang terjadi di wilayah ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama mengenai tapal batas, pertambangan batu bara, perkebunan dan kehutanan.
“Alhamdulillah Pemprov Kaltim hingga saat ini sudah berupaya memberikan solusi agar permasalahan konflik SDA maupun tapal batas di berbagai wilayah dapat diselesaikan. Contoh, terkait tapal batas di Mahakam Ulu dengan Kalteng dan Kalbar sudah diselesaikan oleh Pemprov Kaltim dan Kemendagri,” kata Asisten Pemerintahan Umum Setprov Kaltim Meiliana saat membuka rakor penyelesaian konflik SDA di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (24/6).
Permasalahan konflik ini diharapkan tidak terjadi di Kaltim, sehingga kondusifitas daerah tetap terjaga dengan baik. Karena itu, perlu adanya aturan-aturan dan kebijakan yang tegas, sehingga menjadi dasar pemerintah mengambil keputusan.
Masukan tersebut perlu dukungan dari instansi terkait di Pemprov Kaltim, mulai Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan, Biro Pemerintahan, Biro Hukum.
Selain itu perlu dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan konflik lingkungan, yaitu di Samarinda, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
“Semoga apa yang dihasilkan dapat menentukan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah,” jelasnya. Rakor juga dihadiri perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (jay/sul/humasprov)
28 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Maret 2019 Jam 19:03:13
Pemerintahan
24 Desember 2021 Jam 13:05:15
Pemerintahan
17 Juni 2019 Jam 17:55:45
Pemerintahan
26 Februari 2019 Jam 16:57:54
Pemerintahan
22 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
22 September 2015 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
05 Oktober 2020 Jam 13:05:22
Kegiatan Silaturahmi
30 Agustus 2023 Jam 20:13:36
Gubernur Kaltim
09 September 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
05 Agustus 2018 Jam 08:01:10
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah