SAMARINDA - Konflik pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kaltim diharapkan tidak diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim. Penyelesaian konflik harus dilakukan secara bersama seluruh pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
Karena itu, melalui rapat koordinasi (Rakor) penyelesaian konflik SDA di Kaltim diharapkan ada masukan atau saran yang dihasilkan, sehingga permasalahan yang terjadi di wilayah ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama mengenai tapal batas, pertambangan batu bara, perkebunan dan kehutanan.
“Alhamdulillah Pemprov Kaltim hingga saat ini sudah berupaya memberikan solusi agar permasalahan konflik SDA maupun tapal batas di berbagai wilayah dapat diselesaikan. Contoh, terkait tapal batas di Mahakam Ulu dengan Kalteng dan Kalbar sudah diselesaikan oleh Pemprov Kaltim dan Kemendagri,” kata Asisten Pemerintahan Umum Setprov Kaltim Meiliana saat membuka rakor penyelesaian konflik SDA di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (24/6).
Permasalahan konflik ini diharapkan tidak terjadi di Kaltim, sehingga kondusifitas daerah tetap terjaga dengan baik. Karena itu, perlu adanya aturan-aturan dan kebijakan yang tegas, sehingga menjadi dasar pemerintah mengambil keputusan.
Masukan tersebut perlu dukungan dari instansi terkait di Pemprov Kaltim, mulai Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan, Biro Pemerintahan, Biro Hukum.
Selain itu perlu dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan konflik lingkungan, yaitu di Samarinda, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
“Semoga apa yang dihasilkan dapat menentukan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah,” jelasnya. Rakor juga dihadiri perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (jay/sul/humasprov)
25 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Oktober 2021 Jam 22:00:48
Pemerintahan
20 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 November 2020 Jam 10:13:02
Pemerintahan
23 Maret 2023 Jam 13:54:47
FCPF-CF
23 Maret 2023 Jam 13:41:20
Wakil Gubernur Kaltim
23 Maret 2023 Jam 13:28:48
Even Olahraga
23 Maret 2023 Jam 13:17:46
Lingkungan Hidup
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
04 Februari 2014 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16 Februari 2022 Jam 06:07:52
Informasi dan Komunikasi
25 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Mei 2022 Jam 19:17:28
Agenda Pemerintah
20 Januari 2017 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan