Kalimantan Timur
Konsultasi Publik RPJPD Kaltim 2025-2045, Pj Gubernur Minta Penyusunannya Selaras

Foto Alman / Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik meminta keselarasan  dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025-2045.  

Keselarasan tersebut akan membantu Pemprov Kaltim mampu mewujudkan Visi Kaltim Sejahtera 2045 “Kaltim Maju, Adil dan Berkelanjutan".

"Alhamdulillah hingga saat ini Kaltim selalu kondusif. RPJPD 2025-2045 ini perlu keselarasan. Ini akan membantu kita bersama-sama mewujudkan Kaltim sejahtera, maju, adil dan berkelanjutan," kata Akmal Malik saat membuka secara virtual, Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025-2045 yang digelar Bappeda Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (19/12/2023). 

Menurut Akmal,  keselarasan dan kedamaian daerah menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk membangun Kaltim lebih baik. 

Untuk itu, Akmal mengajak semua komponen daerah bersama mempertahankan dan terus meningkatkan kedamaian daerah. Melalui konsultasi publik ini, Pemprov Kaltim meminta masukan kepada seluruh komponen untuk mendukung sukses pembangunan daerah. 

"Makanya, kami sangat mengharapkan kepada pemangku kepentingan di daerah ini dapat memberikan masukan. Terkait visi dan misi yang dibangun Pemprov Kaltim, yakni Kaltim hingga 2045," pesannya. 

Dokumen RPJPD Provinsi Kaltim, sambung Akmal, juga berdasarkan RPJMN dan dukungan dari RTRWP Kaltim. Rencana pembangunan jangka panjang ini juga memerlukan referensi dan dokumentasi dari berbagai pemangku kebijakan di daerah. 

Meski demikian, terkait dengan pembangunan daerah, berbagai indikator kemajuan pembangunan Provinsi Kaltim sudah mengalami peningkatan yang positif. Mulai angka pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan hingga pendapatan per kapita. 

Namun diakuinya,  tentu Kaltim juga pasti masih memiliki kekurangan. Karena itu masukan dan saran sangat diharapkan melalui konsultasi publik ini. 

"Prinsipnya kami mengapresiasi penyusunan RPJPD Provinsi Kaltim yang juga telah mempertimbangkan sisi geopolitik, demokrasi pembangunan, geoekonomi hingga keuangan secara global. Semua itu, menjadi perhatian kita bersama," pungkas Akmal.  

Kepala Bappeda Kaltim Yusliando menjelaskan rancangan awal ini memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang 20 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW. 

RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah. RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah. 

"Makanya, kita harapkan, melalui konsultasi publik ini, di akhir kegiatan ada output," jelasnya. 

"Juga, ditandatangani oleh setiap perwakilan unsur peserta yang hadir, untuk selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045," harapnya. 

Acara diikuti tidak kurang dari 250 orang, baik tatap muka maupun secara online. 

Hadir, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, pejabat Kementerian Dalam Negeri, Direktur Regional II PPN Bappenas RI Mohammad Roudo, Otorita IKN, Forkopimda Kaltim, OPD Pemprov Kaltim, Anggota DPRD Kaltim, tokoh masyarakat, agama, pemuda, instansi vertikal, BUMD dan BUMN. (jay/sul/ky/adpimprov kaltim) 

Berita Terkait
Government Public Relation