Kota Bontang Tidak Terpisahkan dari Pembangunan Interkonektivitas Kaltim

14 Februari 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Perencanaan Pembangunan 3485 kali

*Rapat Konsultasi Pemprov Kaltim dan Pemkot Bontang

SAMARINDA– Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan akan mendukung penuh pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota se-Kaltim, termasuk usulan dari Pemkot Bontang. Namun semua usulan pembangunan harus disertai dengan dukungan perencanaan yang baik dan tujuan utamanya untuk kepentingan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bontang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan interkonektivitas Kaltim. Bontang telah ditetapkan sebagai kawasan industri berbasis migas dan kondensat. Untuk itu pembangunan infastruktur penunjang, seperi jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, kelistrikan harus benar-benar direncanakan dengan baik,” kata Gubernur Awang Faroek saat Rapat Konsultasi Pemprov Kaltim dengan Pemkot Bontang, di Cafe Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/2) malam.

Gubernur mengungkapkan selama empat tahun terakhir dibawah kepemipinannya bersama Wakil Gubernur Farid Wadjdy, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan bantuan keuangan provinsi kepada 14 kabupaten/kota se Kaltim. Bantuan keuangan tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Untuk 2013, Pemprov mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp63 miliar untuk Pemkot Bontang. Jumlah itu dihitung berdasarkan formulasi dari luas wilayah, jumlah penduduk miskin, termasuk kapasitas fiskal kota Bontang. Yang jelas kita support penuh program prioritas di Bontang,” tambahnya.

Untuk Bontang, lanjut dia, Pemprov memberikan dukungan terhadap program prioritas provinsi di Bontang, diantaranya adalah pembebasan lahan pembangunan Bendali Suka Rahmat, Normalisasi Danau Kanaan dan pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di Kanaan.

Sedangkan dukungan Pemprov terhadap prioritas Kota Bontang untuk peningkatakn jalan lingkar kota Bontang (jalur pesisir), normalisasi Sungai Bontang dan Guntung, peningkatan jalan Dr Cipto Mangunkusumo (eks Jalan Pupuk Raya), peningkatan jalan Arif Rachman hakim (eks Jalan Kayumas) dan pembangunan pasar Rawa Indah.

Sementara itu, terkait dengan sektor lainnya di wilayah Bontang, Gubernur meminta kepada Pemkot beserta seluruh jajarannya agar terus menjaga kondusivitas daerah agar iklim investasi di Bontang yang dikenal sebagai kota industri dapat terjaga dengan baik. Selain itu, Gubernur menilai Pemkot Bontang perlu meningkatkan pembangunan pada sejumlah sektor.

Pemprov telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan di Bontang, seperti sektor kelautan dan perikanan yang sangat potensial, namun belum tergarap secara optimal. Laju pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi (3,24 persen), lalu angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi.

“Permasalahan-permasalahan seperti ini harus diatasi dan menjadi program prioritas pembangunan. Selain itu, yang juga harus diperhatikan adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan,” ucapnya.

Terkait dengan pembangunan bandara baru di Bontang, Gubernur menilai hal itu sangat dibutuhkan dan untuk percepatan pembangunan perlu dilakukan kolaborasi pendanaan dari APBN, APBD provinsi dan APBD kota. Sedangkan untuk penanganan masalah banjir, Gubernur meminta kepada Pemkot untuk terlebih dahulu menemukan permasalahannya apa, sehingga dapat ditangani secara bersama.

Sementara itu, Walikota Bontang, Adi Darma, mengemukakan program prioritas di Bontang, diantaranya pembangunan infrastruktur daerah seperti bandara, jalan dan jembatan, pelabuhan Loktuan, pembangunan graha pemuda, pengendalian banjir, pemenuhan air bersih dan listrik.

Selain itu, menurut Adi Darma, Pemkot juga terus berusaha untuk meningkatkan manajemen dan pelayanan pendidikan, peningkatan manajemen dan pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga kerja serta pengembangan kewirausahaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan daya dukung lingkungan.

“Meskipun Bontang menjadi salah satu klaster industri, tetapi sektor lainnya jangan sampai terabaikan, khususnya sektor pariwisata yang menjadi penunjang untuk sektor industri di Bontang. Kami terus berusaha untuk mengembangkan pariwisata bahari di Bontang,” ucapnya.

Adi Darma juga mengungkapkan sejumlah permasalahan yang perlu difasilitasi oleh Pemprov, yaitu pengendalian banjir, penyediaan dan pengelolaan air baku, permasalahan hutan lindung dan Taman Nasional Kutai (TNK).

“Selain bersilaturahmi antara Pemprov dan Pemkot Bontang, kami mengharapkan dukungan dari masing-masing SKPD lingkup Pemprov dalam pelaksanaan program pembangunan di Bontang,” katanya. (her/hmsprov)

//Foto: Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Rapat Konsultasi Pemprov Kaltim dengan Pemkot Bontang, di Cafe Pandurata Kantor Gubernur Kaltim. (dok/humasprov kaltim).

Berita Terkait