SAMARINDA - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisa resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim, jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi.
Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi KPK yang telah memberikan penjelasan terkait berbagai kegiatan dan koordinasi dalam upaya pencegahan,. Salah satunya akan melaksanakan kegiatan analisis resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim.
“Kami akan perintahkan perangkat daerah untuk memberikan data-data yang diperlukan. Ini untuk kepentingan Kaltim dan Indonesia. Kita harapkan adanya KPK ini pemerintahan bisa lebih baik,” kata Hadi Mulyadi di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Selasa (29/10/2019).
Sementara Petugas Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Johnson Ridwan Ginting menjelaskan KPK tidak hanya menangkap koruptor, akan tetapi juga berusaha untuk pembenahan sistemnya.
“Pada 2015 itu kita membuat program kerja bekerjasama dengan 27 Kementerian terkait dengan sektor sumber daya alam. Hingga saat ini, kita ingin melihat apakan berjalan, dan bagaimana resikonya,,” jelas Johnson.
Diungkapkan Johnson bahwa KPK bekerjasama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang akan melakukan analisis resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi kayu komersial di Kaltim.
Dalam audiensi juga dilakukan diskusi terkait program KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Termasuk penjelasan tujuan program UNODC regional dan nasional. UNODC bekerjasama dengan KPK untuk melakukan analisa resiko korupsi terkait pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim.
Tampak hadir perwakilan Direktorat LHKPN, Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati. Litbang KPK Sulistyanto, Graha Negara (Auriga) Mumu Muhajir serta Dwi Siska Susanti dan Afifah Arifin (UNODC), Staf Ahli Gubernur bidang Politik, hukum dan keamanan AFF Sembiring, Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim H Syafranuddin. ( mar/her/yans/humasprov kaltim)
31 Oktober 2018 Jam 21:01:56
Kegiatan Silaturahmi
12 Desember 2019 Jam 16:24:06
Kegiatan Silaturahmi
29 Oktober 2019 Jam 11:11:21
Kegiatan Silaturahmi
18 Juni 2017 Jam 08:38:42
Kegiatan Silaturahmi
02 Januari 2019 Jam 20:54:24
Kegiatan Silaturahmi
26 Desember 2019 Jam 21:13:32
Kegiatan Silaturahmi
30 Maret 2023 Jam 22:01:50
Wakil Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:55:01
Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:52:30
Agenda Pemerintah
30 Maret 2023 Jam 21:51:35
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Agustus 2022 Jam 22:11:30
PKK
22 Juli 2017 Jam 10:50:47
Pemerintahan
05 Juni 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan
02 Juni 2019 Jam 11:15:53
Kegiatan Silaturahmi
01 September 2021 Jam 21:31:18
Kegiatan Silaturahmi