SAMARINDA - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisa resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim, jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi.
Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi KPK yang telah memberikan penjelasan terkait berbagai kegiatan dan koordinasi dalam upaya pencegahan,. Salah satunya akan melaksanakan kegiatan analisis resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim.
“Kami akan perintahkan perangkat daerah untuk memberikan data-data yang diperlukan. Ini untuk kepentingan Kaltim dan Indonesia. Kita harapkan adanya KPK ini pemerintahan bisa lebih baik,” kata Hadi Mulyadi di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Selasa (29/10/2019).
Sementara Petugas Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Johnson Ridwan Ginting menjelaskan KPK tidak hanya menangkap koruptor, akan tetapi juga berusaha untuk pembenahan sistemnya.
“Pada 2015 itu kita membuat program kerja bekerjasama dengan 27 Kementerian terkait dengan sektor sumber daya alam. Hingga saat ini, kita ingin melihat apakan berjalan, dan bagaimana resikonya,,” jelas Johnson.
Diungkapkan Johnson bahwa KPK bekerjasama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang akan melakukan analisis resiko korupsi terhadap pelayanan administrasi produksi kayu komersial di Kaltim.
Dalam audiensi juga dilakukan diskusi terkait program KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Termasuk penjelasan tujuan program UNODC regional dan nasional. UNODC bekerjasama dengan KPK untuk melakukan analisa resiko korupsi terkait pelayanan administrasi produksi hasil hutan di Kaltim.
Tampak hadir perwakilan Direktorat LHKPN, Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati. Litbang KPK Sulistyanto, Graha Negara (Auriga) Mumu Muhajir serta Dwi Siska Susanti dan Afifah Arifin (UNODC), Staf Ahli Gubernur bidang Politik, hukum dan keamanan AFF Sembiring, Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim H Syafranuddin. ( mar/her/yans/humasprov kaltim)
07 Desember 2019 Jam 22:43:00
Kegiatan Silaturahmi
14 Januari 2020 Jam 11:55:31
Kegiatan Silaturahmi
28 Maret 2019 Jam 21:12:21
Kegiatan Silaturahmi
16 Juni 2020 Jam 21:03:48
Kegiatan Silaturahmi
16 Desember 2018 Jam 20:18:27
Kegiatan Silaturahmi
11 April 2019 Jam 22:49:55
Kegiatan Silaturahmi
01 Juli 2022 Jam 08:16:25
Pertanian dan Ketahanan Pangan
01 Juli 2022 Jam 08:10:36
Informasi dan Komunikasi
01 Juli 2022 Jam 08:06:41
Ibu Kota Negara
01 Juli 2022 Jam 07:59:52
Informasi dan Komunikasi
01 Juli 2022 Jam 07:55:43
Deregulasi Kebijakan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
08 September 2021 Jam 17:45:44
Siaran Pers
21 Mei 2020 Jam 21:42:11
Pemerintahan
14 Juli 2020 Jam 22:26:09
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
17 September 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
07 Mei 2018 Jam 21:05:32
Pembangunan