KPK dan PBKP Ke IKN Nusantara

11 Februari 2022 Jam 21:31:49 Cinthia Informasi dan Komunikasi 781 kali

Foto Arief Murtadha / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Dalam rangka persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kaltim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung RI, Bareskrim Polri, TNI melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi IKN yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Kedatangan rombongan Kementerian tersebut disambut Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Hariyanto, Kepala Dinas PUPR Kaltim, Kepala Biro Adbang, dan Sekretaris Bappeda Kaltim di VIP Lounge Bandara SAMS Balikpapan, Jumat (11/2/2022).

Hadi Mulyadi menyambut baik kunjungan kerja rombongan BPKP, KPK RI, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri untuk meninjau langsung lokasi pembangunan IKN Nusantara, serta mempelajari beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Dengan harapan, hasilnya nanti tidak ada kasus yang ditemukan, dan lahan untuk IKN clear dari segala macam persoalan.

"Kita harapkan IKN Nusantara dapat segera dibangun, lebih cepat lebih baik," kata Hadi Mulyadi.

Mantan legislator Karang Paci dan Senayan itu tetap optimis pemindahan IKN akan terealisasi, dan dampak pembangunannya bisa dirasakan seluruh kabupaten kota di Kaltim, termasuk Kalimantan dan daerah Indonesia bagian timur, sebagaimana majunya pembangunan di pulau Jawa.

"Pembangunan IKN Nusantara akan interkoneksi pembangunan dengan 10 kabupaten kota di Kaltim. Artinya pembangunan IKN tidak hanya membangun IKN, tetapi pembangunan yang terkoneksi, merata, adil dengan pembangunan seluruh kabupaten kota di Kaltim, terutama Samarinda, Balikpapan, Kukar, PPU serta daerah lainnya," papar Hadi Mulyadi.

Rombongan kunker ke IKN antara lain, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Salamat Simanullang. Direktur Tipikor Mabes Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo. Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi, Kejagung RI Andi Herman. Direktur Wilayah IV - Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI, serta jajaran Tim Satgas IKN dan Tim Stranas Pencegahan Korupsi Jarot Faisal.

Perencana Ahli Madya, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Husni Rohman.(mar/sul/adpimprov kaltim)