Kalimantan Timur
KS Dibentuk untuk Kondusifitas Kaltim

SAMARINDA - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim terus melakukan antisipasi dini agar tercipta stabilitas politik pemerintahan yang kondusif dan tidak terjadi berbagai gangguan keamanan.

Kepala Badan Kesbangpol Yudha Pranoto mengatakan, antsipasi dini dilakukan dengan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan sehingga sekecil apapun perkembangan kondisi daerah akan terpantau dengan baik.

"Pemantauan perkembangan politik terus kami lakukan. Saat ini kami lakukan pemantauan terhadap situasi terkini terkait pemilihan gubernur Kaltim yang tahapannya sudah akan dimulai pada 2017 mendatang," kata Yudha.

Bukan hanya pelaksanaan pemilihan gubernur, pemantauan juga dilakukan terhadap ketidakpuasan masyarakat terkait kebijakan pemerintah daerah dan adanya disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD serta adanya aksi unjuk rasa kelompok-kelompok masyarakat.

"Kondisi ini perlu diwaspadai. Apalagi, jika berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Untuk pemantauan ini, kami terus melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI untuk menjaga kondusifitas daerah," imbuhnya.

Mengenai penanganan gangguan keamanan, Yudha mengatakan Kaltim telah membentuk tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) untuk memantau situasi dan kondisi keamanan daerah secara terus-menerus dan terpadu dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan elemen masyarakat sebagai antisipasi terjadinya berbagai gangguan keamanan.

Tim terpadu ini memiliki tugas diantaranya yakni menyusun rencana aksi terpadu PKS, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya, melakukan upaya-upaya pencegahan melalui peringatan dini, merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik dan mengkoordinasikan upaya penghentian konflik.

"Kami yakin tim terpadu ini akan efektif dan efesien  untuk menjaga kondusifitas daerah," yakin Yudha. (rus/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation