JAKARTA - Masalah pertanahan dan kehutanan menjadi isu seksi yang berkembang di sekitar rencana lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertanahan dan kehutanan di sekitar IKN menjadi isu yang semakin banyak dibicarakan di ruang publik. Hal ini menjadi perhatian khusus Kantor Staf Presiden (KSP).
"Terima kasih Pak Wagub, karena Gubernur Kaltim telah mengeluarkan kebijakan yang menjadi payung hukum untuk bagaimana merespon perkembangan yang terjadi di lapangan," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Ebetnego Tarigan pada Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Skema Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, Kehutanan dan Strategi Komunikasi di Kawasan IKN, Rabu (13/4/2022).
KSP juga mencatat media banyak menulis isu indikasi tumpang tindih lahan IKN dengan tambang, perkebunan, permukiman, wilayah adat, dan lainnya berpotensi menyebabkan konflik agraria.
Isu lain yang juga menarik adalah soal proses pengadaan lahan IKN yang dianggap berpotensi menggusur wilayah adat. Sebab itu perlu pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN
Selanjutnya perlu disiapkan kerangka kebijakan dan upaya penanganan oleh kementerian dan Pemda.
Pemprov Kaltim misalnya sudah melakukan dengan menyiapkan kerangka inventarisasi, verifikasi dan pengelolaan permasalahan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 6/2020 tentang Pengendalian Peralihan Penggunaan Tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon IKN & Kawasan Penyangga.
Hal itu juga perlu didukung pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi klaim serta proses penyelesaian oleh Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan.
"Perlu juga disiapkan penyusunan Ranperpres tentang Perolehan Tanah di IKN dan pembentukan Satgas Pertanahan IKN oleh Kementerian ATR/BPN," kata Ebetnego.
Selain itu, juga akan dilakukan pembentukan Satgas Pembangunan IKN oleh Kementerian LHK (termasuk untuk penataan kawasan hutan dengan penguasaan masyarakat).
Rapat dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Plt Bupati Penajam Paser Utara H Hamdam. Selain itu juga hadir para pejabat Kementerian ATR/BPN dan KLHK. (sul/adpimprov kaltim)
23 Juni 2022 Jam 21:56:35
Ibu Kota Negara
18 Juni 2022 Jam 20:43:57
Ibu Kota Negara
03 Juli 2022 Jam 09:37:59
Ibu Kota Negara
14 Maret 2022 Jam 15:50:23
Ibu Kota Negara
17 Juni 2022 Jam 18:56:20
Ibu Kota Negara
16 Agustus 2022 Jam 09:26:10
Pertanian dan Ketahanan Pangan
16 Agustus 2022 Jam 09:19:58
Perkebunan
14 Agustus 2022 Jam 09:16:50
Gubernur Kaltim
14 Agustus 2022 Jam 09:13:27
Informasi dan Komunikasi
14 Agustus 2022 Jam 08:14:45
Kegiatan Silaturahmi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
12 Agustus 2018 Jam 19:00:27
Penanggulangan Bencana
04 April 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
21 Februari 2020 Jam 09:15:53
Perencanaan Kegiatan
22 November 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
29 Februari 2016 Jam 00:00:00
Kesehatan