Kualitas Laporan Jangan Turun

23 September 2020 Jam 04:29:30 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 529 kali

Foto. : HM Sa’bani

SAMARINDA - Mewakili Gubernur Kaltim, Pj Sekdaprov Kaltim HM Sa'bani mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 bertema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, secara daring, di ruang Heart of Borneo lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (22/09)

Rakernas dibuka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekaligus keynote speaker. Menurut dia, tema rakernas sangat mengena dan relevan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dimana pemerintah terus berupaya untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan memulihkan ekonomi nasional.

"Diperlukan sinergi kuat dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara yang profesional, akuntabel dan transparan. Dan meningatkan kita kembali, bahwa meskipun bekerja dari rumah tetapi bukan berarti kualitas dari pelaporan keuangan kita menurun, justru semakin berkualitas, lebih profesional dan akuntabel," kata Sri Mulyani.

Diketahui, LKPD 2019 memperoleh opini WTP dari BPK RI sebanyak 486 daerah dari total 542 daerah di seluruh Indonesia atau 89,7 persen. Terdiri 34 pemprov, 87 pemkot dan 365 pemkab. Dibandingkan 2018 meningkat sebesar 7,9 persen.

Pj Sekprov Kaltim HM Sa'bani mengatakan Pemprov Kaltim sudah lebih lima kali meraih opini WTP, tetapi karena pemberian penghargaannya ada kategori 10 kali dan lima kali maka Pemprov masuk kategori yang lima kali bersama beberapa kabupaten/kota di Kaltim.

"Ada beberapa kabupaten/kota yang baru memperoleh WTP. Harapan kita semakin baik, terutama pengelolaan keuangan ini. Dan kabupaten/kota agar terus meningkatkan pelaporan keuangannya, karena WTP itu merupakan kewajiban kita terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah," kata Sa'bani.

Pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid-19, Sa'bani mengungkapkan berbagai peraturan yang sudah diterbitkan untuk memperlancar dan mempercepat realisasi, tetapi akuntabilitas pengelolaan keuangan faktor yamg harus diperhitungkan. (her/ri/humasprovkaltim).

Berita Terkait