SAMARINDA - Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) Edyanto Arkan membawa 26 usulan untuk Kabupaten Kutai Barat pada Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Pendopo Odah Etam, Rabu (20/4/2022).
“Pak Gubernur, kami tidak banyak-banyak bawa usulan. Hanya 26 usulan. Kami berharap cukup 25 saja yang disetujui,” ucap Arkan disambut gelak tawa peserta musrenbang dan Gubernur Isran Noor.
Usulan Kubar itu salah satunya dukungan perhatian untuk listrik bagi masyarakat.
“Kalau di kota itu beberapa jam listrik padam sudah ribut. Di Kubar, 24 jam masyarakat kami tidak menikmati listrik. Kami berharap Pemprov bisa membantu agar target penyalaan listrik kampung jangan hanya 5 kampung, minimal 15 kampung lah,” pinta Edyanto Arkan.
Dia juga menyinggung masih banyak kampung yang belum memiliki BTS, sehingga jaringan telekomunikasi masih sulit ditemukan. Mereka juga berharap dukungan pemerintah untuk penyediaan air bersih untuk masyarakat.
Usulan lainnya agar pemerintah segera merenovasi Danau Jempang sebagai penyangga banjir Samarinda.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin juga membawa sejumlah usulan pada Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
“Kukar mengusulkan dukungan untuk PLTS komunal di pulau-pulau terluar, seperti di Muara Jawa,” kata Rendi Solihin dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dipimpin langsung Gubernur Kaltim H Isran Noor di Pendopo Lamin Etam, Rabu (20/4/2022).
Kukar juga mengusulkan pembangunan Pelabuhan Muara Badak yang sudah berkali-kali hampir terlaksana, tetapi selalu urung dilaksanakan. Selain itu, dia juga meminta dibangun jembatan penunjang antarkoneksi yang menghubungkan kecamatan-kecamatan.
“Kami perlu dukungan jembatan penunjang ini untuk Sebulu-Muara Kaman dan Anggana-Sangasanga. Kalau ini terhubung akan memudahkan transportasi dan menghidupkan ekonomi juga Pak Gubernur,” jelas Rendi.
Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin yang bertindak selaku moderator berharap kabupaten dan kota bisa menyederhanakan usulan prioritas yang paling prioritas. Selain itu, peran wakil rakyat dari dapil masing-masing juga sangat penting. (sul/adpimprov kaltim)
02 Oktober 2019 Jam 09:08:57
Perencanaan Pembangunan
26 Oktober 2019 Jam 00:36:38
Perencanaan Pembangunan
18 November 2019 Jam 21:12:51
Perencanaan Pembangunan
11 Februari 2020 Jam 20:26:41
Perencanaan Pembangunan
07 Mei 2021 Jam 14:13:31
Perencanaan Pembangunan
30 Maret 2023 Jam 22:01:50
Wakil Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:55:01
Gubernur Kaltim
30 Maret 2023 Jam 21:52:30
Agenda Pemerintah
30 Maret 2023 Jam 21:51:35
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
05 Juni 2020 Jam 20:57:38
Penanggulangan Bencana
17 Juni 2013 Jam 00:00:00
Agama
30 Januari 2021 Jam 22:09:23
Kesehatan
02 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan