SAMARINDA – Sebagai bentuk tindaklanjut instruksi Presiden Joko Widodo, maka Gubernur Kaltim mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
Satgas Saber Pungli dipimpin Irwasda Polda Kaltim dengan anggota sebanyak 45 orang dan bertindak selaku penanggungjawab Gubernur Kaltim dan Pembina terdiri Kapolda Kaltim, Pangdam VI Mulawarman serta Kepala Kejasaaan Tinggi Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Awang Faroek Ishak sangat tidak setuju jika pungli dinilai sudah mendarahdaging di masyarakat dan menjadi budaya bangsa.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kaltim usai mengukuhkan Satgas Saber Pungli Kaltim di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (9/11).
Menurut dia, ada anggapan dari pengamat bahwa pungli sudah menjadi budaya di negeri ini padahal ini bukan budaya bangsa Indonesia.
“Sementara pengamat mengatakan budaya, saya tidak sependapat dan menolak itu. Pendidikan sejak usia dini tidak diajarkan pungli termasuk orangtua kita. Tapi terjadi setelah usia dewasa,” jelasnya.
Karenanya lanjut Awang, perbuatan pungli harus diberantas sehingga sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk mendukung program Saber Pungli.
Masyarakat termasuk insan pers apabila menemukan indikasi tindak pungli agar segera melaporkan dan satgas akan melakukan investigasi.
Jika benar laporan tersebut maka satgas akan melakukan tindakan dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai tata aturan.
“Pemberantasan tindak pungli ini harus didukung seluruh pihak tidak terkecuali masyarakat dan insan pers. Bagi pelapor harus jelas identitas namun tetap akan dirahasiakan identitasnya,” ujar Awang.
Gubernur mengungkapkan pengukuhan ini guna menindaklanjuti instruksi Presiden agar segera membentuk Satgas Saber Pungli di daerah khususnya tingkat provinsi.
“Pengukuhan ini bagian tindaklanjut instruksi Presiden dan selanjutnya satgas sudah dapat melaksanakan program Saber Pungli di daerah,” ungkapnya.
Hadir dalam pengukuhan Satgas Saber Pungli Kaltim, Kapolda Kaltim Irjen Polisi Syafaruddin dan Kasdam VI Mulawarman Brigjen TNI Santos Gunawan Matondang serta Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Abdoel Kadiroen.
Tampak pula pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim serta asisten dan staf ahli Gubernur Kaltim serta pimpinan instansi vertikal di Kaltim. (yans/sul/es/humasprov)
28 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Januari 2019 Jam 20:20:49
Pemerintahan
06 Desember 2020 Jam 13:13:44
Pemerintahan
25 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
12 November 2018 Jam 21:58:48
Kesehatan
14 November 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
08 Agustus 2019 Jam 21:39:58
Kegiatan Pemerintah
13 Juli 2020 Jam 21:52:14
Berita Acara
26 Maret 2021 Jam 08:47:39
Pertanian dan Ketahanan Pangan