SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menyampaikan kuliah umum pada Seminar Ekonomi bertema "Masa Depan Ekonomi Kaltim" yang digagas Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT). Paparan disampaikan di depan ratusan mahasiswa dan dosen di Aula Kampus UMKT, Jalan Ir H Juanda Samarinda. Selasa (16/10).
Gubernur Isran membuka paparan dengan menyebutkan pentingnya rasa syukur karena Kaltim dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah. Rasa syukur yang bukan sekadar ucapan. "Syukur itu adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah dengan baik, termasuk penggunaan teknologi canggih, dan dengan manajemen yang baik, kita juga mampu merawat lingkungan secara baik. Itu baru namanya bersyukur," sebut Isran.
Itulah mengapa kata Isran, jargon Kaltim Berdaulat dipilih dan menjadi pemicu semangatnya untuk maju dalam persaingan pilgub Kaltim, Juni lalu. Kaltim Berdaulat bukan berarti berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi salah satunya berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang sudah semestinya ditujukan semata-mata demi kemakmuran rakyat.
Bagi Isran, sudah cukup lama Kaltim menjadi dompet republik, sekaligus menjadi penyumbang devisa terbesar, khusus dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Tapi sayang, uang tidak banyak beredar di Kaltim, karena benturan regulasi pusat.
Regulasi mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya alam masih berada di pusat. Sementara aturan lain menyebutkan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kedua aturan ini menurutnya harus ada yang dikalahkan.
Isran menjelaskan Undang-Undang Migas mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya alam berada di tangan pusat. Tapi Undang-Undang 23 Tahun 2014 menegaskan gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan aturan itu, maka seharusnya, gubernur juga diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di daerah. “Saya akan memperjuangkan kewenangan gubernur untuk pengelolaan sumber daya alam ini. Tentu ini berat, tapi insyaallah kita bisa,” yakin Isran disambut aplaus ratusan mahasiswa UMKT.
Jika kewenangan itu bisa didapat, maka menurut Isran, Kaltim tidak akan lagi kesulitan anggaran untuk pembangunan daerah. Bahkan Kaltim tidak perlu pusing lagi dengan makin minimnya dana transfer pusat ke daerah. Kaltim mungkin saja membuat badan tertentu yang nantinya akan bertugas memantau produk hasil tambang batu bara di pelabuhan-pelabuhan.
“Nanti, tidak ada hasil tambang yang tidak terhitung. Semua harus bisa kita hitung dan kita kalikan dengan kontribusi 3 atau 4 dolar per metric ton yang harus diberikan kepada daerah. Kalau sekarang, kita pun tidak tahu, apa benar yang dilaporkan sekian, yang dikirim ke luar Kaltim sekian,” sindir Isran lagi.
Terkait badan yang akan dibentuk dan berapa besaran kontribusi dimaksud, Isran mengatakan itu akan diatur dengan peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub). “Tapi lebih baiknya diatur dengan peraturan daerah. Kalau niat kita tulus untuk rakyat, Allah pasti akan membantu,” sambungnya.
Pendapatan itu baru dari hasil tambang batu bara, belum lagi dari migas, maupun dari hasil-hasil hutan lainnya. Jika semua dikelola dengan baik, maka Isran sangat meyakini masa depan ekonomi Kaltim kelak akan semakin cerah. “Sebaliknya, kalau kedaulatan itu tidak kita bangun dari sekarang, maka pada saat batu bara dan migas habis, Kaltim akan jadi kering kerontang. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu Kaltim harus berdaulat,” tegas Isran lagi, lagi-lagi disambut aplaus ratusan mahasiswa.
Sedangkan untuk pondasi ekonomi Kaltim masa depan, Gubernur Isran sangat sependapat dengan Rektor UMKT Bambang Setiaji bahwa Kaltim harus membangun kekuatan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan. “Doakan saya dan Pak Wakil Gubernur tetap fokus di jalan yang benar, shiratal mustaqim, hingga tuntas menunaikan amanah keumaroan kami,” pungkasnya.
Acara kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab dari mahasiswa dan mahasiswi UMKT. Gubernur Isran pun dengan lugas menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan diantaranya seputar solusi pemerintah mengatasi berakhirnya era kejayaan batu bara dan migas, serta langkah pemerintah mengatasi pengangguran yang justru berasal dari kalangan terpelajar. Kuliah umum juga dihadiri Ketua PW Muhammadiyah Kaltim Siswanto. (jay/sul/humasprov kaltim)
06 Februari 2014 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
01 November 2020 Jam 20:43:07
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18 April 2021 Jam 19:54:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11 November 2015 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
06 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
29 November 2023 Jam 10:21:34
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 09:59:55
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:28:05
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:17:40
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 17:27:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
10 Januari 2019 Jam 21:13:49
Sosialisasi Masyarakat
21 Oktober 2022 Jam 06:17:31
Agama
30 Desember 2016 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
29 April 2018 Jam 20:37:49
Pendidikan
02 Juni 2020 Jam 19:33:56
Penanggulangan Bencana