Lahan Eks Tambang Potensial Untuk Pengembangan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

10 Mei 2022 Jam 19:38:27 Cinthia Informasi dan Komunikasi 614 kali

Foto Hudais Tri Putra / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

EMBALUT - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kaltim Munawwar dan Kadis Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim Siti Farisyah Yana mengunjungi pusat pembibitan ternak unggul PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera (EMAS) di Desa Embalut, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Selasa (10/5/2022).

Kunjungan Wagub Kaltim ke PT EMAS untuk memantau dan mengetahui pengembangan peternakan di Kukar, dan diterima Komisaris PT EMAS Ismet Barakbah di kantor PT EMAS di Embalut.

Hadi Mulyadi sangat mengapresiasi usaha PT EMAS dalam pengembangan ternak, baik sapi, kambing maupun ayam, dan diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan peternakan di areal pascatambang di Kaltim.

"Kita harapkan PT EMAS yang telah melaksanakan peternakan perkebunan seluas 52 hektar di Desa Embalut ini bisa menjadi percontohan bagi seluruh pengusaha tambang PKP2B maupun IUP. Mereka bisa mencontoh PT EMAS dalam pengembangan peternakan, keramba ikan dan perkebunan di lahan eks tambang, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kaltim," kata Hadi Mulyadi usai meninjau pengembangan peternakan PT EMAS di Desa Embalut, Tenggarong Seberang.

Mantan legislator Karang Paci dan Senayan itu berharap pengembangan peternakan yang dilaksanakan PT EMAS ini bisa terus dilanjutkan, walaupun saat ini masih menghadapi masalah listrik.

"Kita minta Dinas ESDM bisa berkoordinasi dengan PLN untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan listriknya," tandasnya.

Hadi Mulyadi juga mengharapkan PT EMAS bukan satu-satunya. Seharusnya di seluruh lahan pascatambang di Kaltim itu menjadi areal peternakan, tambak ikan, keramba ikan dan perkebunan yang bisa mempekerjakan masyarakat sekitarnya.

"Tempat ini saya kira perlu dikembangkan karena ternyata setelah berjalannya waktu, 52 hektar itu tidak cukup untuk proyek yang ditargetkan akan ada lagi usaha di sekitar. Saya kira yang paling penting lagi kita bekerjasama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten kota, provinsi termasuk para pengusaha yang bekerja di Kaltim," pesan Hadi Mulyadi. (mar/sul/adpimprov kaltim)