Pemprov Kaltim Kerjasama BPD Kaltim dan Kam Travel
SAMARINDA- Dalam rangka peningkatan iman dan taqwa (Imtaq) kepada Allah SWT, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Setdaprov Kaltim, Pemprov Kaltim bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim dan Kam Travel akan melaksanakan program perjalanan umrah.
Pelaksanaan program perjalanan umrah tersebut disosialisasikan di lingkungan Setdaprov Kaltim, yang dibuka langsung Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Dr Meiliana di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim. Jumat (31/7).
Meiliana menjelaskan, program kerjasama Pemprov dengan BPD Kaltim dan Kam Travel yang digagas tersebut sebelumnya sudah disampaikan dan disetujui Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak. Tujuan utama dari program ini adalah sebagai upaya Pemprov Kaltim untuk memberikan kemudahan kepada PNS yang ingin melaksanakan ibadah umrah di tanah suci Mekkah.
"Pemprov bersama BPD Kaltim dan Kam Travel, hanya mempasilitasi kepada para PNS yang ingin melakanakan ibadah umrah, yang penting niat umrah dulu, kalau itu sudah dilakukan Insyah Allah, apa yang diinginkan tersebut segera tercapai," kata Meiliana.
Ditambahkan, dalam kehidupan di dunia ini jangan hanya mengejar duniawi saja, tetapi juga harus dipersiapkan amal ibadah untuk akhirat. Memang PNS selaku abdi negara dan masyarakat dituntuk untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"Oleh karena itu dengan adanya program ini, kita bisa melaksanakan umrah. Diharapkan para PNS bisa memanfaatkan kerjasama ini dalam upaya meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT," paparnya.
Meiliana mengatakan, program kerjasama ini, nantinya akan disosialisasikan kepada Forum Komunikasi Karyawati Provinsi Kaltim maupun kepada SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
"Sehingga dengan adanya program ini, seluruh PNS baik di lingkungan Setdaprov maupun seluruh PNS di SKPD bisa melaksanakan ibadah umrah," ujar Meiliana.
Sementara itu, pimpinan Divisi Funding dan Customer Management BPD Kaltim Nur Susilawati, memaparkan tiga pilihan atau cara pelaksanaan umrah dalam kerjasama Pemprov dengan BPD Kaltim dan Kam Travel, pertama pembayaran biaya umrah secara langsung maksundya bagi PNS yang memang sudah memiliki dana penuh untuk pergi umrah, itu bisa langsung berangkat. Pilihan kedua pembayaran biaya umrah secara bertahap dengan pemotongan gaji pegawai.
"Kemudian pilihan ketiga yaitu pembayaran biaya umrah dengan jaminan konsumtif, artinya penghasilan apapun bisa menjadi komponen untuk menambah plafon pegawai, dan program ini baru diluncurkan mulai bulan Juli 2015," kata Nur Susilawati.
Seementara itu, Direktur Kam Travel Hadratul Adawiyah menjeslakan pelaksanaan kerjasama ini, setelah dilakukan pendaftaran pelaksanaan umrah, nantinya akan berangkat pada 3 Desember mendatang. Kam Travel akan berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada para calon jemaah umrah, baik transportasi, akomodasi maupun konsumsi.
"Pemberangkatan pelaksanaan umrah secara perdana ini nantinya akan dipimpin langsung ibu Meilinana, dan akan dilepas oleh Gubernur Kaltim HAwang Faroek Ishak.," jelasnya lagi. (mar/hmsprov)
//Foto: Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Dr Meiliana menyampaikan informasi tentang program perjalanan umrah untuk PNS di lingkungan Setdaprov Kaltim. (umar/humasprov kaltim).
10 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Juli 2018 Jam 19:29:32
Pembangunan
10 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
31 Januari 2023 Jam 22:28:31
Sumber Daya Manusia
30 Januari 2023 Jam 22:26:01
Informasi dan Komunikasi
30 Januari 2023 Jam 22:23:44
Info Reformasi Birokrasi
30 Januari 2023 Jam 22:17:36
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
09 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 April 2022 Jam 21:52:35
Ibu Kota Negara
31 Juli 2019 Jam 22:10:06
Pemerintahan
22 Januari 2018 Jam 20:47:07
Sosialisasi Masyarakat
07 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa