LKPJ Gubernur Kaltim 2021. Pandemi Picu Inflasi, Angka Kemiskinan dan Turunkan Jumlah Pengangguran

29 Maret 2022 Jam 21:51:56 Cinthia Informasi dan Komunikasi 965 kali

Foto Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim di Gedung D DPRD Kaltim, Selasa (29/3/2022).

Rapat paripurna beragenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2021, dan Pembentukan Pansus DPRD Provinsi Kaltim Pembahas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim Tahun 2021 dilaksanakan secara hybrid dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo diikuti 28 anggota (offline 13 anggota dan online 15 anggota).

Mewakili Gubernur Kaltim, Riza menyampaikan LKPj Gubernur Kaltim secara ringkas kondisi makro perkembangan sosial ekonomi Kaltim tahun 2021.

Dimana berdasarkan data Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, jumlah penduduk Kaltim pada 2021 sebanyak 3,8 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,1 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim tumbuh positif 2,48 persen atau meningkat dari tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi sebesar -2,87 persen.

"Kondisi ini (ekonomi tumbuh positif 2021) akibat berkurangnya pandemi Covid-19, sehingga memberikan dampak positif perekonomian dan mulai meningkatnya daya beli masyarakat," jelasnya.

Laju inflasi Kaltim cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun di tahun 2021 mengalami peningkatan 2,15 persen. Inflasi dampak meningkatnya daya beli masyarakat di masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

"Di dalamnya termasuk pembelian barang kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dibanding tahun 2020, sekitar 6,54 persen. Secara absolut jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 241.077 jiwa dibandingkan tahun 2020 sebanyak 230.026 jiwa. Dimana garis kemiskinan juga meningkat sebesar Rp 689.035, yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan dan makanan.

"Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan fenomena nasional disebabkan pandemi Covid-19 yang mampu memberikan pengaruh negatif beberapa lapangan usaha," ungkapnya.

Akhirnya, lanjut Riza, ada kebijakan selama pandemi, seperti pengurangan karyawan (PHK), penurunan omzet hingga pembatasan produksi, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan.

Namun demikian jumlah penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) terus menurun setiap tahunnya, sempat mengalami peningkatan 6,87 persen dampak pandemi.

"Tetapi pada 2021 seiring berkurangnya pandemi dan mulai pulih ekonomi, tingkat pengangguran terbuka turun mencapai 6,83 persen," sebutnya.

Tampak hadir asisten, kepala biro dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dan pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga di Kaltim.(yans/sul/adpimprov kaltim)